Berita

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian Said Abdullah/Net

Politik

Ide Dewan Kolonel Johan Budi Buat Dukung Puan, Said Abdullah: PDIP Belum Umumkan Capres

SELASA, 20 SEPTEMBER 2022 | 17:31 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dukungan internal PDIP untuk Puan Maharani belum kongkrit. Pasalnya, ide politisi PDIP Johan Budi bersama koleganya di senayan yang membentuk Dewan Kolonel untuk mendukung Puan Maharani belum disetujui oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Hal itu sebagaimana dikatakan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian Said Abdullah, bahwa saat ini PDIP belum menyampaikan siapa nama calon presiden pilihannya lantaran yang akan mengumumkan nanti ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Dipastikan sebagaimana disampaikan ketua fraksi, Pak Utut, di mana ada dewan kolonel tempatnya? Di mana ada dewan jenderal? Ini kan omongan sesaat saling bercanda kemudian dikutip. Nah menurut hemat saya, di kami (PDIP) belum ada apa-apa. Kok sudah apa-apa, gitu lo,” kata Said kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (19/9).


"Kan kita semua taat pada Ketua Umum. Ketua Umum belum mengeluarkan fatwa, belum statement. Lho kok tiba-tiba ada dewan kolonel,”  imbuhnya.

Dikatakan Johan Budi, bahwa Dewan kolonel ini merupakan tim untuk bekerja mendorong Puan Maharani menjadi calon presiden pilihan PDI Perjuangan, Said menegaskan bahwa belum ada keputusan dari Ketua Umum siapa calon yang akan diusung. Mengenai safari politik Puan, Said mengatakan hal itu bagian dari perintah partai.

"Belumlah. Bahwa Mbak Puan turun kan memang diperintah oleh partai. Apalagi sebagai ketua DPR masa mau duduk di atas terus tidak turun ke bawah ya salah. Tugas beliau itu sebagai Ketua DPP plus di pundaknya sebagai Ketua DPR, kan harus turun,” katanya.

Pihaknya mengaku tidak mengetahui munculnya sejumlah relawan untuk mengusung salah satu calon presiden di internal PDIP.

"Saya tidak tahu kalau itu munculnya relawan-relawan kan di luar kemampuan kita semua. Kami punya organ partai PDIP. Nah kalau muncul relawan-relawan siapapun ya ngga bisa melarang. Yang penting itu betul-betul relawan bukan relawan apa ya boneka, hanya ramaikan aja, ya bukan itu yang kita harapkan,” tutupnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya