Berita

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah/Net

Politik

Bantah Usulkan Pengguna PLN 450 VA Dihapus, Said Abdullah: Memang Ada Keputusan Banggar?

SELASA, 20 SEPTEMBER 2022 | 17:04 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Masyarakat geram lantaran ada ide kepada pemerintah untuk menghapus daya listrik 450 VA yang datang dari parlemen. Nama yang diduga mengusulkan untuk menghapus 450 VA datang dari Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah.

Said meluruskan bahwa pihaknya sama sekali tidak mengusulkan menghapus daya 450VA maupun menyetujui. Karena, belum ada keputusan bulat dari parlemen untuk diusulkan kepada pemerintah menghapus daya listrik rakyat kecil tersebut.

“Enggak ada orang menaikkan 450 ngapus itu engggak ada. Pikiran dari mana yang ada? Memang ada keputusan dari Badan Anggaran? Kan sudah gue lurusin kemaren,”kata Said di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (19/9).

Said menjelaskan, yang diminta pemerintah kala itu 25,9 juta pelanggan 450VA hanya 9,5 juta yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari yang menerima bantuan sosial. Selebihnya, 13,9 juta itu tidak masuk DTKS.

"Itu artinya dia tidak tersentuh Bansos. Kalau itu kan cuman dua kemungkinannya satu memang tidak didata belum terdata atau apakah dia memang dinyatakan layak tapi masih 450?” ucapnya.

"Padahal pada saat yang sama 6 juta pelanggan PLN yang 900 itu tetap dapat subsidi. Tapi yang 22 jutanya yang 900 juga tidak dapat subsidi. Kan ada kriterianya bukan kemudian ujug-ujug gimana caranya ngapus 450,” imbuhnya.

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini menambahkan bahwa pelanggan 450 VA yang saat ini sudah tidak masuk lagi dalam kategori DTKS. Kata Said, pemerintah perlu mengoreksi agar dayanya ditingkatkan untuk yang membutuhkan.

“Tidak bisa dipatok terus-menerus tapi pendataan enggak bisa tidak ada. Kan kasian 13,9 juta ini. Ini sesungguhnya ia berhak tetap di 450 tapi kenapa tidak dapat Bansos,” ujarnya.

"Kan berarti soal data. Oleb karena itu kami mendesak inshallah bulan depan percepatan supaya dilakukan legislasi sosial ekonomi oleh BPS sehingga ada intergerasi data DTKS PLN dan BPS,” demikian Said.

Populer

IKN Ibu Kota Terhijau Dunia Omong Kosong Jokowi

Rabu, 05 Juni 2024 | 12:42

Investor IKN Hanya Dongeng!

Kamis, 06 Juni 2024 | 11:12

Dirut Kimia Farma Layak Dicopot

Selasa, 04 Juni 2024 | 15:53

Bukan Hanya Tiket Pesawat, Mertua Menpora Dito Ternyata Juga Pesankan Visa Umrah untuk Rombongan SYL

Rabu, 05 Juni 2024 | 21:21

Rugi Rp1,48 Triliun, Penyelewengan di Kimia Farma Extra Ordinary

Selasa, 04 Juni 2024 | 10:37

Perwakilan Kontraktor Minta Penegak Hukum Periksa Bupati Keerom

Senin, 10 Juni 2024 | 10:37

Penyidik KPK Sita Handphone Hasto dan Geledah Ajudan

Senin, 10 Juni 2024 | 15:24

UPDATE

Beijing Minta UE Kaji Ulang Rencana Menaikkan Tarif Mobil Listrik China

Kamis, 13 Juni 2024 | 13:57

Marak Pencurian Kambing Jelang Lebaran Iduladha

Kamis, 13 Juni 2024 | 13:55

Lodewijk Pastikan Layanan Haji Lebih Baik dari Tahun Lalu

Kamis, 13 Juni 2024 | 13:55

QRIS Jadi Upaya BI untuk Tingkatkan Konektivitas Pembayaran, Nilai Transaksi Capai Rp459 Triliun

Kamis, 13 Juni 2024 | 13:45

Sandiaga Uno Layak Gantikan Mardiono Pimpin PPP

Kamis, 13 Juni 2024 | 13:43

Polisi Gagalkan Percobaan Bunuh Diri Wanita Muda

Kamis, 13 Juni 2024 | 13:42

Bahlil Akui Belum Ada Investor Asing di IKN, Suharso: Yang Domestik Banyak

Kamis, 13 Juni 2024 | 13:33

Jin BTS Selesaikan Wajib Militer

Kamis, 13 Juni 2024 | 13:25

Bersama Amanah, Pemuda Aceh Totalitas Dukung Timnas Indonesia

Kamis, 13 Juni 2024 | 13:21

Staf Sekjen PDIP Kusnadi Dipanggil KPK

Kamis, 13 Juni 2024 | 13:06

Selengkapnya