Berita

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Net

Politik

Saiful Anam: Banyak Proyek Jokowi Tidak Fungsional dan Cenderung Habiskan APBN

SELASA, 20 SEPTEMBER 2022 | 13:41 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pembangunan infrastruktur di era Joko Widodo dianggap hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu karena tidak fungsional dan hanya cenderung menghabiskan anggaran APBN.

Begitu kata Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menanggapi adanya pihak-pihak yang membanggakan pembangunan infrastruktur di era Jokowi.

"Pembangunan proyek infrastruktur Jokowi harus dilihat dari fungsionalnya. Kita lihat bagaimana misalnya fungsi dari proyek-proyek yang dibangun tersebut. Saya melihat masih banyak proyek yang tidak fungsional, bahkan tingkat urgenitasnya tidak signifikan, sehingga cenderung menghabiskan dana anggaran APBN," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (20/9).


Kalau saja mau berhemat dan memprioritaskan anggaran berdasarkan pada skala prioritas fungsi, maka tentu pembangunan akan terseleksi dengan baik sesuai dengan fungsi yang diharapkan.

"Publik kan lebih melihat infrastruktur ini sebagai proyek yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, sehingga terus menerus dilakukan pembangunan meskipun nilai gunanya tidak signifikan bagi masyarakat," kata Saiful.

Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini berharap, proyek yang ada tidak hanya menguntungkan pihak-pihak pelaksana proyek yang membuat anggaran negara boncos.

"Kalau terjadi demikian jelas tidak sehat, karena bukan untuk kepentingan umum tapi lebih kepada memuaskan kepentingan atau hazard pihak tertentu saja," pungkas Saiful.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

OJK Minta Masyarakat Waspada Scam Berkedok Sensus Ekonomi 2026

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:12

Harga Minyak Dunia Stabil, Pasar Pantau Kebijakan OPEC+ dan Arab Saudi

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:03

PSI Sulit Jadikan Jateng Kandang Gajah Jika Hanya Andalkan Jokowi

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:57

Prabowo Bersiap Gelar Pertemuan Bilateral dengan Modi di Istana Pagi Ini

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:54

IHSG Menguat, Rupiah Bergerak ke Rp17.985 per Dolar AS

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:48

BBNI Tuntaskan Buyback 2026, Saham Dialihkan Penuh untuk Program Pegawai (ESOP)

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:45

PPP Menangkan Lima Gugatan Sengketa Internal, Legalitas Kepengurusan Semakin Kuat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:38

GREAT Insitute: Perubahan Pradigma Pembangunan Indonesia Diakui Dunia

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Harga Emas Antam Anjlok Rp15 Ribu, Termurah Rp1,37 Juta

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Keputusan RI Hadiri Pemakaman Ayatollah Khamenei Sangat Tepat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:22

Selengkapnya