Berita

Akun Twitter Bjorka/Net

Publika

Bjorka Bukan Apa-apa

OLEH: SETYA DHARMA PELAWI*
SELASA, 20 SEPTEMBER 2022 | 09:15 WIB

MEMBANGGAKAN diri bahwa kita siap masuk 4G dan 5G, ternyata cuma omong kosong. Semua pejabat jadi lebay bicara tentang fenomena IT seakan akan mengerti.

Unicorn didukung tumbuh, imbuh Jokowi, tetapi ia tidak tahu unicorn itu apa. Jokowi pernah melontarkan hal ini pada acara debat pilpres melawan Prabowo, yang kini justru ikut duduk di kabinet.

Bank Digital dan sebentar lagi Digital Currency akan diluncurkan, tambahnya lagi. Tapi ternyata semua itu seperti tong kosong. Mengapa? Karena ternyata pemerintah tidak siap melindungi hal yang sangat penting tentang hak privasi data warganya?


Mudahnya dipermalukan. Bila terjadi sengketa pinjol saja, persoalan perdata ini begitu mudah di-hack orang dan hebatnya yang hack bisa dengan leluasa menertawakan kebodohan pemerintah kita.

Mengapa pemerintah tidak membangun pusat data sendiri. Mengapa tidak luncurkan satelit dan network access point sendiri, khusus untuk clearing data pribadi.

Mengapa tidak menyediakan pusat data untuk big data milik sendiri, sehingga semua aplikasi hanya bisa diakses apabila menggunakan server dalam negeri.

Mengapa? Mengapa pemerintah tidak melakukan itu semua? Karena memang tidak tahu? Bukankah begitu?

Apapun yang pemerintah kerjakan, selalu dengan semangat retorika omong-kosong. Kerja banyak, tapi tak jelas apa yang dikerjakan. Dana terus dikeluarkan dan rapat-rapat terus menerus dilakukan, seakan pemerintah bekerja sungguh-sungguh. Bila salah, rakyat yang disalahkan. Bila ada kritik, dituduh radikalis.

Menghadapi Bjorka, pemerintah mati kutu. Pemerintah kita seakan terlihat bagai mainan anak-anak. Dilempar ke sana, dilempar ke sini. Tak berdaya dan menjadi tertawaan rakyatnya sendiri.

Sesungguhnya Bjorka bukan lah apa-apa, juga tidak masuk pada tingkatan hacker tingkat tinggi. Kini bahkan sudah muncul hacker-hacker lain yang selevel.

Artinya telah muncul Bjorka-Bjorka baru yang juga membuat pemerintah tak berdaya. Coba amati, setiap hari ada saja data instansi yang dicuri dan dijual, coba saja buka beberapa Deep Web; banyak data pemda provinsi, kota, lembaga bisnis yang ditawarkan tiap hari.

Percuma cari maling, kalau rumah sendiri tak mampu menguncinya. Pasti akan muncul maling-maling lain yang akan berpesta pora. Sepertinya data kita sudah telanjang bulat di internet.

Mengapa bisa demikian? Karena masyarakat kita sudah tidak peduli. Buat hidup saja sudah susah, boro-boro kepikir melindungi data diri. DPR tidak mengerti pentingnya data pribadi atau memang tidak peduli.

Dampaknya draft RUU tentang Pelindungan Data Pribadi, tidak pernah dibahas lagi. Mungkin juga DPR ingin meringankan kewajiban pemerintah untuk tidak menyediakan sistem yang aman, sehingga tidak ada lagi tanggung jawab apabila terjadi kebocoran data?

Faktanya kita tidak pernah mau belajar sungguh-sungguh dari negara tetangga tentang perlindungan data pribadi yang sangat esensial itu.

Penulis adalah alumnus statistika Unpad

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

KPK Siap Telusuri Dugaan Aliran Dana Rp400 Juta ke Kajari Kabupaten Bekasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:10

150 Ojol dan Keluarga Bisa Kuliah Berkat Tambahan Beasiswa GoTo

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:01

Tim Medis Unhas Tembus Daerah Terisolir Aceh Bantu Kesehatan Warga

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:51

Polri Tidak Beri Izin Pesta Kembang Api Malam Tahun Baru

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:40

Penyaluran BBM ke Aceh Tidak Boleh Terhenti

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:26

PAN Ajak Semua Pihak Bantu Pemulihan Pascabencana Sumatera

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:07

Refleksi Program MBG: UPF Makanan yang Telah Berizin BPOM

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:01

Lima Tuntutan Masyumi Luruskan Kiblat Ekonomi Bangsa

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:54

Bawaslu Diminta Awasi Pilkades

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:31

Ini yang Diamankan KPK saat Geledah Rumah Bupati Bekasi dan Perusahaan Haji Kunang

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:10

Selengkapnya