Presiden RI Joko Widodo/Ist
KETIKA kerusakan negara di berbagai segmen pemerintahan terkait politik, hukum, ekonomi, dan sosial, maka sebaiknya jangan biarkan kepala pemerintahan atau presiden mundur atau turun dari jabatannya. Itu terlalu mudah dan ringan sebagai wujud pertanggungjawabannya.
Dalam situasi Indonesia terkini di mana kerusakan tidak hanya terjadi dalam angka-angka koruptif utang, inflasi, pajak, subsidi BBM, tetapi juga termasuk ketimpangan hukum di Omnibuslaw, RKUHP, PT 20 persen dan demoralisasi perilaku politik sebagai ekses kebijakan yang tak memenuhi unsur keadilan dan kebenaran hakiki sebagai sebuah bangsa beretika dan bermartabat.
Memaksakan Jokowi turun tak serta merta menyelesaikan persoalan. Namun meminta Jokowi meluruskan kebijakan-kebijakannya sebelum turun pada saatnya adalah amanat rakyat yang harus dikerjakannya.
Jokowi harus didaulat untuk segera mencabut dan meluruskan semua pernyataannya yang tidak sesuai kenyataan dengan didampingi menteri terkait masing-masing.
Kasus teranyar Satgassus di institusi Polri dan tertembusnya dinding data aplikasi rakyat termasuk dokumen-dokumen negara baik dalam status rahasia atau bukan oleh superhacker Bjorka semakin menjadi dasar pencegahan turunnya Jokowi untuk membereskan hal ini dan tak bisa lagi berkilah "itu bukan urusan saya".
Jokowi harus menunjukkan bahwa dirinya bukan pemakai cara kebohongan dalam memimpin, dan satu-satunya cara adalah memakai kebenaran yang mungkin tersembunyi selama ini.
Untuk keperluan pelurusan kebijakannya yang terindikasi keliru dan dicap pembohong, maka sebagai contoh dengan didampingi Menteri Perindustrian, Presiden Jokowi menjelaskan mengapa mobil Esemka tak pernah berwujud produknya, dan tentunya dengan jujur apa adanya. Tak perlu mengelak dan malu karena ini kan pemerintahan yang berjalan.
Demikian pula dengan berbagai kebijakan atas timbulnya kasus-kasus yang menelan korban selama pemerintahannya yang dilakukan dibawah subkoordinasi bawahannya. Bila menyangkut keamanan didampingi Kapolri dan Panglima TNI, kalau politik ya Menkopolhukam, ekonomi ya Menko Perekonomian dan Menkeu.
Begitu risalahnya pengakuan secara terbuka dan transparan yang harus dituntaskan untuk sama-sama mencapai penyelesaiannya secara elegan dan terhormat melalui lembaga MPR sebagai pengambil keputusan mewakili kedaulatan rakyat dengan membentuk panel kesimpulan keadaan negara dan bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi selaku pelaksana mandat rakyat.
Dari titik tumpu keterbukaan pengakuan presiden atas segala keputusan dan kebijakan yang tidak sesuai dengan realita sesungguhnya, maka dapat dipastikan jauh lebih terhormat.
Sehingga rakyat jangan mempersilakan Presiden Jokowi turun, tetapi meminta kesediaannya untuk bertanggung jawab sebagai seorang Presiden Republik Indonesia dan bukan sebagai mantan nantinya.
Penulis adalah pemerhati sosial politik
