Berita

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin/Net

Politik

Soal IKN Rampas Tanah Adat, Komisi II DPR: Kita Kehilangan Informasi Utuh

SENIN, 19 SEPTEMBER 2022 | 21:12 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

DPR RI mengaku tidak tahu bahwa tanah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Penajam, Kalimatan Timur bermasalah. Informasi yang berkembang, tanah yang bakal dijadikan ibukota baru itu oleh pemerintah merupakan tanah adat yang dirampas pemerintah.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin mengurai akar masalah pokok dalam sudut pandang tersebut adalah di sana terdapat tanah masyarakat, tanah adat, tanah ulayat, bahkan ada tanah kesultanan, juga ada tanah swasta dan Hak Guna Usaha (HGU) yang penanganan dan pengelolaanya harus diketahui secara pasti.

“Kita kehilangan informasi yang utuh, padahal ini isu publik yang beberapa pihak tanya ke kita (Komisi II). Kita pun tidak bisa jawab detail, padahal kita sendiri bertanya-tanya duduk perkaranya seperti apa. Pihak kesultanan bingung, belum lagi adat, ulayat dan masyarakat,” tutur Yanuar dalam keterangannya, Senin (19/9).


Legislator dari Fraksi PKB Ini mengatakan bahwa informasi yang didapat DPR RI di lapangan hanya sebatas luasan wilayah pembangunan IKN di wilayah Penajam, Paser Utara, Kalimatan Timur.

“Tiba-tiba ada tanah yang dipasang patok bertuliskan ‘tanah ini sudah dikuasai bank tanah negara, dilarang memanfaatkan’, padahal tanah itu sudah dimanfaatkan masyarakat selama puluhan tahun,” katanya.

Menurutnya, permasalahan ini harus segera diselesaikan oleh pemerintah agar tidak timbul berbagai spekulasi liar di tengah masyarakat terkait pembangunan IKN.

Pandangan Yanuar, masalah tanah adat di lokasi IKN jika tidak diselesaikan di forum resmi akan menimbulkan spekulasi yang kontra produktif.

"Saya kira menjadi kontra produktif untuk kita memberikan informasi yang benar kepada publik,” demikian Yanuar.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya