Berita

Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto tampak akrab dengan mantan Wapres Jusuf Kalla (JK)/RMOL

Politik

Anggap Wajar JK Dukung Airlangga Nyapres, Saran Ujang Ambil Cawapres dari Eksternal

SENIN, 19 SEPTEMBER 2022 | 19:38 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan dukungannya terhadap Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, dukungan JK kepada Airlangga tak lain karena mantan Wapres RI ke-10 dan ke-12 ini adalah politisi senior Partai Golkar.

"Hal yang bagus-bagus saja jika Pak JK mendukung Pak Airlangga, kenapa? Karena juga tokoh Golkar, walaupun saat ini tidak masuk kepengurusan. Artinya keduanya memang dekat. Keduanya memang tokoh Golkar. Oleh karena itu saya melihat hal yang positif jika Pak JK itu mendukung Pak Airlangga," kata Ujang, Senin (19/9).


Ujang mengungkapkan proyeksi nama pendamping sebagai calon wakil presiden (cawapres) ketika maju ke Pilpres 2024. Cawapres bisa diambil dari internal Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) atau dari eksternal.

"Bisa di internal KIB. Di situ ada Zulhas, kalau Mardiono sulit ya, karena tidak dikenal. Atau dari pihak eksternal KIB," ujarnya.

Ujang menegaskan jika Airlangga maju sebagai capres dari KIB, maka akan lebih baik jika cawapres diambil dari eksternal.

"Jadi kalau skemanya jika JK mendukung Airlangga dan Airlangga (menjadi) capres di KIB, maka cawapres diambil dari eksternal. Bagus-bagus saja cawapres bukan diambil dari internal, karena Zulhas tidak mengantrol elektabilitas Airlangga, maka yang mengantrol adalah dari eksternal," ungkapnya.

Menurutnya, cawapres dari eksternal diharapkan bisa mendongrak elektabilitas Airlangga. Ada beberapa nama yang bisa dipertimbangkan seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Menko Polhukam Mahfud MD.

"Itu yang bisa mendongkrak KIB atau Airlangga, Ganjar, Khofifah, Mahfud MD. Itu hal positif menurut saya seandainya skema itu terjadi. Karena ini semua masih panjang, masih dinamis, masih terus berjalan sesuai dengan perkembangan dinamika politik yang terjadi ke depan," pungkasnya.


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya