Jamiluddin Ritonga: Pendapat SBY soal Kecurangan Pemilu 2024 Harus jadi Peringatan Dini Semua Pihak

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuding ada upaya untuk melakukan tindakan tidak adil dalam pertarungan Pemilu 2024 mendatang. Kata SBY, ada pihak yang berusaha mengatur agar dalam Pilpres tahun 2024 mendatang hanya ada dua kontestan yang bertarung.

Merespons hal itu, pengamat politik Jamiluddin Ritonga mengatakan bahwa kehawatiran SBY tentang adanya indikasi kecurangan di Pilpres 2024 seyogyanya tidak direspons dengan nada negatif, apalagi menyudutkan mantan presiden RI keenam itu.

"SBY bukanlah tipikal responsif yang gegabah menyampaikan pendapatnya. Apalagi hanya menebar rumor, itu bukanlah tipikal SBY,” kata Jamiluddin kepada wartawan, Senin (19/9).

Dia menambahkan, sebagai mantan presiden, jenderal intelektual, dan doktor, SBY dikenal sosok yang sangat berhati-hati dalam berpendapat. SBY tak akan menyampaikan pendapatnya yang masih spekulatif.

"Sebagai mantan presiden, tentu ia masih punya akses untuk mendapatkan data yang paling rahasia di Indonesia. Karena itu, SBY diyakini mempunyai data terkait adanya indikasi kecurangan Pilpres 2024,” imbuhnya.

Jamiluddin mengatakan, jika SBY berpendapat, apalagi terkait hal yang sensitif seperti indikasi kecurangan Pilpres, tentulah didasari data yang akurat dan sintesa yang komprehensif.

Oleh karena itu, Jamilduin menilai, pendapat SBY akan sangat terukur dan dapat dipertanggungjawabkannya. Ia mengatakan, seharusnya pendapat SBY dijadikan peringatan dini bagi semua pihak.

"Khususnya yang cinta demokrasi, untuk memelototi proses pencapresan 2024. Dengan begitu, kekhawatiran SBY akan ada kecurangan di Pilpres 2024 dapat dicegah,” ujarnya.

Menurutnya, pendapat SBY tersebut tidak berkaitan dengan kehawatiran anaknya Agus Harimurti Yudhoyono tidak laku menjadi capres atau cawapres.

"SBY hanya ingin memastikan tidak ada skenario untuk memaksakan hanya dua pasangan pada Pilpres 2024,” tutupnya.