Anggota Komisi VII DPR Adian Napitupulu/Net
Anggota Komisi VII DPR RI, Adian Napitupulu memilih Left Zoom Meeting saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan MIND ID hari ini, Senin (19/9).
DPR hari ini menjadwalkan RDP antara Komisi VII, MIND ID, dan PT Antam Tbk. Rapat itu akan membahas perihal produksi baterai yang nantinya digunakan untuk kendaraan listrik di dalam negeri.
Kemarahan Adian Napitupulu berawal dari ketidakhadiran Dirut MIND ID beserta 3 direksinya dalam RDP bersama komisi VII DPR RI. MIND ID hanya diwakili oleh 1 Direksi yaitu Direksi Antar Kelembagaan.
Menurut Adian, harusnya seluruh jajaran Direksi beserta Dirut hadir dalam RDP. Sebab, rapat itu dilakukan untuk membahas urusan pasokan sumber bahan baku untuk industri baterai yang merupakan emergi alternatif di masa depan ketika energi fosil semakin tidak ramah lingkungan dan semakin berkurang.
"Apalagi jadwal RDP ini sudah disusun jauh hari dan disetujui oleh Dirut MIND ID," tegasnya.
Pernyataan keberatan Adian sudah disampaikan secara terbuka dalam rapat. Adian mengungkapkan, dia menerima informasi bahwa dirut dan 3 direksi lain saat ini justru sedang berada di Bali untuk mengikuti pertemuan Coal Trans Asia. Acara dimana pedagang besar batubara se-Asia berkumpul.
Adian menyesalkan ketika dirut dan para direksi lebih memilih hadir di Bali ketimbang rapat bersama DPR.
"Mengingat jadwal dengan DPR sudah dibuat jauh-jauh hari. Kalaupun dirut tidak bisa hadir setidak-tidaknya 2 atau 3 direksi bisa hadir dalam rapat tadi,†tegasnya.
Terkait hal tersebut secara terbuka Adian menyampaikan pada pimpinan rapat bahwa dia tidak bersedia mengikuti rapat ini. Berikutnya Adian
left dari rapat
Zoom.
Menurut Adian, jika memang terjadi bentrokan jadwal harusnya bisa di-
reschedule atau setidaknya dihadiri 2 atau 3 direksi. Misalnya direksi yang terkait dengan pengembangan usaha dan permodalan dalam hal ini direktur keuangan.
Andai tidak bisa hadir, kata Adian, dirut dan jajaran direksi lain setidaknya bisa izin untuk hadir virtual.
Untuk itu, Adian berharap agar Menteri BUMN dan presiden mengevaluasi dirut dan jajaran direksi MIND ID yang menurutnya tidak menghormati jadwal yang sudah dibuat bersama.
"Hal ini harus menjadi perhatian menteri dan presiden mengingat MIND ID adalah holding BUMN pertambangan. Jika dirut dan direksi tidak bisa menghormati DPR sebagai lembaga tinggi negara, mungkin saja suatu ketika dirut dan direksi juga tidak akan menghormati presiden," tandasnya.
