Berita

Anggota Komisi VII DPR Adian Napitupulu/Net

Politik

Dirut MIND ID Bolos Hadiri RDP Komisi VII DPR, Adian Napitupulu Pilih Left Zoom

SENIN, 19 SEPTEMBER 2022 | 14:15 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Anggota Komisi VII DPR RI, Adian Napitupulu memilih Left Zoom Meeting saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan MIND ID hari ini, Senin (19/9).

DPR hari ini menjadwalkan RDP antara Komisi VII, MIND ID, dan PT Antam Tbk. Rapat itu akan membahas perihal produksi baterai yang nantinya digunakan untuk kendaraan listrik di dalam negeri.

Kemarahan Adian Napitupulu berawal dari ketidakhadiran Dirut MIND ID beserta 3 direksinya dalam RDP bersama komisi VII DPR RI. MIND ID hanya diwakili oleh 1 Direksi yaitu Direksi Antar Kelembagaan.


Menurut Adian, harusnya seluruh jajaran Direksi beserta Dirut hadir dalam RDP.  Sebab, rapat itu dilakukan untuk membahas urusan pasokan sumber bahan baku untuk industri baterai yang merupakan emergi alternatif di masa depan ketika energi fosil semakin tidak ramah lingkungan dan semakin berkurang.

"Apalagi jadwal RDP ini sudah disusun jauh hari dan disetujui oleh Dirut MIND ID," tegasnya.

Pernyataan keberatan Adian sudah disampaikan secara terbuka dalam rapat. Adian mengungkapkan, dia menerima informasi bahwa dirut dan 3 direksi lain saat ini justru sedang berada di Bali untuk mengikuti pertemuan Coal Trans Asia. Acara dimana pedagang besar batubara se-Asia berkumpul.

Adian menyesalkan ketika dirut dan para direksi lebih memilih hadir di Bali ketimbang rapat bersama DPR.

"Mengingat jadwal dengan DPR sudah dibuat jauh-jauh hari. Kalaupun dirut tidak bisa hadir setidak-tidaknya 2 atau 3 direksi bisa hadir dalam rapat tadi,” tegasnya.

Terkait hal tersebut secara terbuka Adian menyampaikan pada pimpinan rapat bahwa dia tidak bersedia mengikuti rapat ini. Berikutnya Adian left dari rapat Zoom.

Menurut Adian, jika memang terjadi bentrokan jadwal harusnya bisa di-reschedule atau setidaknya dihadiri 2 atau 3 direksi. Misalnya direksi yang terkait dengan pengembangan usaha dan permodalan dalam hal ini direktur keuangan.

Andai tidak bisa hadir, kata Adian, dirut dan jajaran direksi lain setidaknya bisa izin untuk hadir virtual.

Untuk itu, Adian berharap agar Menteri BUMN dan presiden mengevaluasi dirut dan jajaran direksi MIND ID yang menurutnya tidak menghormati jadwal yang sudah dibuat bersama.

"Hal ini harus menjadi perhatian menteri dan presiden mengingat MIND ID adalah holding BUMN pertambangan. Jika dirut dan direksi tidak bisa menghormati DPR sebagai lembaga tinggi negara, mungkin saja suatu ketika dirut dan direksi juga tidak akan menghormati presiden," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya