Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani/Net

Publika

Di Sini Sri Mulyani Nggak Paham Soal Naik-naikin Harga

SENIN, 19 SEPTEMBER 2022 | 11:10 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

SRI Mulyani lambat mikir, begitu naikin harga BBM atau listrik, maka dengan segera harus menaikkan banyak sekali bagian-bagian dalam ekonomi. Karena semua pengeluaran akan naik untuk membiayai semua aspek dalam ekonomi ini.

Pengeluaran naik, maka pertumbuhan ekonomi baik. Teorinya begitu. Kalau Sri Mulyani paham.

Sebab kalau tidak ikut naik, maka yang terjadi adalah situasi penurunan, atau paling tidak ekonomi akan lemot. Mengapa? Karena orang akan berhemat atau masyarakat akan menahan konsumsi, menahan belanja. Masyarakat akan melakukan itu.


Tapi pemerintahan tidak mengenal teori berhemat atau menahan belanja, itu buruk sekali bagi ekonomi. Sri Mulyani sering mengatakan bahwa APBN itu adalah stimulus. Bagi apa? Bagi upaya menggerakkan ekonomi. Ekonomi digairahkan kembali oleh APBN.

Menjadikan APBN sebagai stimulus adalah teori dasar dalam menghadapi resesi. Swasta atau masyarajat tidak bisa melakukan itu. Tapi negara atau pemerintahan bisa melakukan itu. Karenanya pemerintahan mesti harus ada uang lebih dalam menghadapi resesi.

Jadi jika ada kenaikan harga barang atau jasa yang ditetapkan pemerintah semacam BBM atau listrik, maka yang paling pertama dilakukan pemerintah adalah menaikkan pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk menopang proyek proyek pemerintah, gaji, tunjangan dan lain sebagainya. Demikian juga proyek proyek yang langsung menuju ke usaha membuat pekerjaan dan upah bagi masyarakat.

Namun tetap yang paling pertama dan utama adalah proyek proyek pemerintah. Semua harus naik dan tumbuh. Sebab kalau proyek tidak naik anggarannya dan infrastruktur pendukungnya tidak dibiayai lebih banyak maka ekonomi pasti akan mengalami double resesi.

Bukan hanya itu, semua ukuran internasional, global bond, penilaian rating utang pemerintah selalu berkaitan dengan besaran anggaran yang akan dialokasikan dalam belanja proyek pemerintah. Lah kalau belanja pemerintahnya menurun maka investor akan melihat ini ancaman terhadap investasi mereka teruatak dalam surat berharga negara.

Jadi intinya begini ya Bu Sri, harus mulai memikirkan sekarang bagaimana anda menambah pengeluaran seluruh sektor pemerintah dan BUMN. Paling tidak pengeluaran pemerintah harus naik setara dengan kenaikan BBM dan listrik tersebut.

Untuk itu, maka anda perlu mencari uang yang banyak. Bisa cari uang yang banyak tanpa menekan daya beli? Cobalah mbak jago dan bang jago.

Penulis adalah peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Puan Harap Korban Banjir Sumatera Peroleh Penanganan Baik

Sabtu, 06 Desember 2025 | 02:10

Bantuan Kemensos Telah Terdistribusikan ke Wilayah Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 02:00

Prabowo Bantah Rambo Podium

Sabtu, 06 Desember 2025 | 01:59

Pansus Illegal Logging Dibahas Usai Penanganan Bencana Sumatera

Sabtu, 06 Desember 2025 | 01:39

BNN Kirim 2.000 Paket Sembako ke Korban Banjir Sumatera

Sabtu, 06 Desember 2025 | 01:18

Bahlil Sebut Golkar Bakal Dukung Prabowo di 2029

Sabtu, 06 Desember 2025 | 01:03

Banjir Sumatera jadi Alarm Keras Rawannya Kondisi Ekologis

Sabtu, 06 Desember 2025 | 00:56

UEA Berpeluang Ikuti Langkah Indonesia Kirim Pasukan ke Gaza

Sabtu, 06 Desember 2025 | 00:47

Media Diajak Kawal Transformasi DPR Lewat Berita Berimbang

Sabtu, 06 Desember 2025 | 00:18

AMAN Raih Dua Penghargaan di Ajang FIABCI Award 2025

Sabtu, 06 Desember 2025 | 00:15

Selengkapnya