Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani/Net

Publika

Di Sini Sri Mulyani Nggak Paham Soal Naik-naikin Harga

SENIN, 19 SEPTEMBER 2022 | 11:10 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

SRI Mulyani lambat mikir, begitu naikin harga BBM atau listrik, maka dengan segera harus menaikkan banyak sekali bagian-bagian dalam ekonomi. Karena semua pengeluaran akan naik untuk membiayai semua aspek dalam ekonomi ini.

Pengeluaran naik, maka pertumbuhan ekonomi baik. Teorinya begitu. Kalau Sri Mulyani paham.

Sebab kalau tidak ikut naik, maka yang terjadi adalah situasi penurunan, atau paling tidak ekonomi akan lemot. Mengapa? Karena orang akan berhemat atau masyarakat akan menahan konsumsi, menahan belanja. Masyarakat akan melakukan itu.

Tapi pemerintahan tidak mengenal teori berhemat atau menahan belanja, itu buruk sekali bagi ekonomi. Sri Mulyani sering mengatakan bahwa APBN itu adalah stimulus. Bagi apa? Bagi upaya menggerakkan ekonomi. Ekonomi digairahkan kembali oleh APBN.

Menjadikan APBN sebagai stimulus adalah teori dasar dalam menghadapi resesi. Swasta atau masyarajat tidak bisa melakukan itu. Tapi negara atau pemerintahan bisa melakukan itu. Karenanya pemerintahan mesti harus ada uang lebih dalam menghadapi resesi.

Jadi jika ada kenaikan harga barang atau jasa yang ditetapkan pemerintah semacam BBM atau listrik, maka yang paling pertama dilakukan pemerintah adalah menaikkan pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk menopang proyek proyek pemerintah, gaji, tunjangan dan lain sebagainya. Demikian juga proyek proyek yang langsung menuju ke usaha membuat pekerjaan dan upah bagi masyarakat.

Namun tetap yang paling pertama dan utama adalah proyek proyek pemerintah. Semua harus naik dan tumbuh. Sebab kalau proyek tidak naik anggarannya dan infrastruktur pendukungnya tidak dibiayai lebih banyak maka ekonomi pasti akan mengalami double resesi.

Bukan hanya itu, semua ukuran internasional, global bond, penilaian rating utang pemerintah selalu berkaitan dengan besaran anggaran yang akan dialokasikan dalam belanja proyek pemerintah. Lah kalau belanja pemerintahnya menurun maka investor akan melihat ini ancaman terhadap investasi mereka teruatak dalam surat berharga negara.

Jadi intinya begini ya Bu Sri, harus mulai memikirkan sekarang bagaimana anda menambah pengeluaran seluruh sektor pemerintah dan BUMN. Paling tidak pengeluaran pemerintah harus naik setara dengan kenaikan BBM dan listrik tersebut.

Untuk itu, maka anda perlu mencari uang yang banyak. Bisa cari uang yang banyak tanpa menekan daya beli? Cobalah mbak jago dan bang jago.

Penulis adalah peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

Populer

Besar Kemungkinan Bahlil Diperintah Jokowi Larang Pengecer Jual LPG 3 Kg

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:41

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

Jokowi Kena Karma Mengolok-olok SBY-Hambalang

Jumat, 07 Februari 2025 | 16:45

Prabowo Harus Pecat Bahlil Imbas Bikin Gaduh LPG 3 Kg

Senin, 03 Februari 2025 | 15:45

Alfiansyah Komeng Harus Dipecat

Jumat, 07 Februari 2025 | 18:05

Bahlil Gembosi Wibawa Prabowo Lewat Kebijakan LPG

Senin, 03 Februari 2025 | 13:49

Pengamat: Bahlil Sengaja Bikin Skenario agar Rakyat Benci Prabowo

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:20

UPDATE

Dirjen Anggaran Kemenkeu Jadi Tersangka, Kejagung Didesak Periksa Tan Kian

Sabtu, 08 Februari 2025 | 21:31

Kawal Kesejahteraan Rakyat, AHY Pede Demokrat Bangkit di 2029

Sabtu, 08 Februari 2025 | 20:55

Rocky Gerung: Bahlil Bisa Bikin Kabinet Prabowo Pecah

Sabtu, 08 Februari 2025 | 20:53

Era Jokowi Meninggalkan Warisan Utang dan Persoalan Hukum

Sabtu, 08 Februari 2025 | 20:01

Tepis Dasco, Bahlil Klaim Satu Frame dengan Prabowo soal LPG 3 Kg

Sabtu, 08 Februari 2025 | 19:50

Dominus Litis Revisi UU Kejaksaan, Bisa Rugikan Hak Korban dan tersangka

Sabtu, 08 Februari 2025 | 19:28

Tarik Tunai Pakai EDC BCA Resmi Kena Biaya Admin Rp4 Ribu

Sabtu, 08 Februari 2025 | 19:16

Ekspor Perdana, Pertamina Bawa UMKM Tempe Sukabumi Mendunia

Sabtu, 08 Februari 2025 | 18:41

TNI AL Bersama Tim Gabungan Temukan Jenazah Jurnalis Sahril Helmi

Sabtu, 08 Februari 2025 | 18:22

Penasehat Hukum Ungkap Dugaan KPK Langgar Hukum di Balik Status Tersangka Sekjen PDIP

Sabtu, 08 Februari 2025 | 17:42

Selengkapnya