Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani/Net

Publika

Di Sini Sri Mulyani Nggak Paham Soal Naik-naikin Harga

SENIN, 19 SEPTEMBER 2022 | 11:10 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

SRI Mulyani lambat mikir, begitu naikin harga BBM atau listrik, maka dengan segera harus menaikkan banyak sekali bagian-bagian dalam ekonomi. Karena semua pengeluaran akan naik untuk membiayai semua aspek dalam ekonomi ini.

Pengeluaran naik, maka pertumbuhan ekonomi baik. Teorinya begitu. Kalau Sri Mulyani paham.

Sebab kalau tidak ikut naik, maka yang terjadi adalah situasi penurunan, atau paling tidak ekonomi akan lemot. Mengapa? Karena orang akan berhemat atau masyarakat akan menahan konsumsi, menahan belanja. Masyarakat akan melakukan itu.


Tapi pemerintahan tidak mengenal teori berhemat atau menahan belanja, itu buruk sekali bagi ekonomi. Sri Mulyani sering mengatakan bahwa APBN itu adalah stimulus. Bagi apa? Bagi upaya menggerakkan ekonomi. Ekonomi digairahkan kembali oleh APBN.

Menjadikan APBN sebagai stimulus adalah teori dasar dalam menghadapi resesi. Swasta atau masyarajat tidak bisa melakukan itu. Tapi negara atau pemerintahan bisa melakukan itu. Karenanya pemerintahan mesti harus ada uang lebih dalam menghadapi resesi.

Jadi jika ada kenaikan harga barang atau jasa yang ditetapkan pemerintah semacam BBM atau listrik, maka yang paling pertama dilakukan pemerintah adalah menaikkan pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk menopang proyek proyek pemerintah, gaji, tunjangan dan lain sebagainya. Demikian juga proyek proyek yang langsung menuju ke usaha membuat pekerjaan dan upah bagi masyarakat.

Namun tetap yang paling pertama dan utama adalah proyek proyek pemerintah. Semua harus naik dan tumbuh. Sebab kalau proyek tidak naik anggarannya dan infrastruktur pendukungnya tidak dibiayai lebih banyak maka ekonomi pasti akan mengalami double resesi.

Bukan hanya itu, semua ukuran internasional, global bond, penilaian rating utang pemerintah selalu berkaitan dengan besaran anggaran yang akan dialokasikan dalam belanja proyek pemerintah. Lah kalau belanja pemerintahnya menurun maka investor akan melihat ini ancaman terhadap investasi mereka teruatak dalam surat berharga negara.

Jadi intinya begini ya Bu Sri, harus mulai memikirkan sekarang bagaimana anda menambah pengeluaran seluruh sektor pemerintah dan BUMN. Paling tidak pengeluaran pemerintah harus naik setara dengan kenaikan BBM dan listrik tersebut.

Untuk itu, maka anda perlu mencari uang yang banyak. Bisa cari uang yang banyak tanpa menekan daya beli? Cobalah mbak jago dan bang jago.

Penulis adalah peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya