Berita

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron/RMOL

Politik

KPK: Peningkatan Dana Parpol untuk Putus Mata Rantai Korupsi Politik

MINGGU, 18 SEPTEMBER 2022 | 17:39 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Tingginya ongkos politik di Indonesia ditengarai menjadi salah satu alasan massifnya perilaku koruptif yang dilakukan oleh para elite partai politik (Parpol) ketika duduk di kursi legislatif dan eksekutif.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron dalam acara 'Bincang Staranas PK: Cegah Korupsi Politik, Bantuan Parpol Jadi Solusi?" di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Jumat (16/9).

Ghufron mengatakan, berdasarkan UU 2/2008 tentang Partai Politik, sejatinya Parpol memegang peranan penting di Indonesia. UU tersebut mengamanatkan lima fungsi strategis Parpol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.


Lima fungsi strategis Parpol, yaitu sebagai sarana pendidikan politik; sarana persatuan dan kesatuan bangsa; sarana menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat; sarana partisipasi politik warga negara; dan sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik.

"Mengingat pentingnya kedudukan Parpol dalam pilar kehidupan, diharapkan Parpol menjadi pilar demokrasi sebagaimana tujuan kita berbangsa dan bernegara," ujar Ghufron seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (18/9).

Di sisi lain kata Ghufron, data KPK memperlihatkan hingga Agustus 2022, sebanyak 310 orang anggota DPR dan DPRD, 154 orang Walikota/Bupati dan wakil, serta 22 Gubernur terjerat kasus tindak pidana korupsi.

"Dan tak dapat dipungkiri, mereka dilahirkan melalui proses politik yang hulunya berada di Parpol saat ini," kata Ghufron.

Sementara itu kata Ghufron, kajian KPK bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2016-2018 lalu, menyebutkan perilaku koruptif dari para kader Parpol pada saat menjabat karena tingginya biaya politik pada saat Pemilu atau Pilkada.

Oleh karenanya, setelah dipilih mereka akan cenderung melakukan berbagai cara untuk mengembalikan modal tersebut.

Ghufron melanjutkan, dari survei KPK didapati fakta dana yang harus disiapkan para calon untuk menjadi kepala daerah tingkat II ialah Rp 20-30 miliar. Sementara untuk posisi gubernur atau wakil, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 100 miliar.

"Sebuah angka fantastis yang tidak sebanding dengan gaji selama lima tahun mereka menjabat. Hal ini mengakibatkan proses politik yang semestinya dilakukan secara hati nurani kemudian menjadi transaksi bisnis. Yang terjadi pemilik modal yang akan berkuasa dan akan melahirkan rantai penyimpangan lebih lanjut dan perilaku koruptif," jelas Ghufron.

Untuk keluar dari persoalan tersebut kata Ghufron, kajian KPK-LIPI menyimpulkan bahwa setiap Parpol harus menjalankan lima fungsinya sebagaimana yang tertuang di dalam Sistem Integritas Partai Politik (SIPP).

Yaitu, standar kode etik; keuangan Parpol dengan kejelasan sumber keuangan dan alokasi anggaran; rekrutmen kader yang baik dengan regulasi dan sistem; demokrasi internal parpol yaitu demokratisasi dalam penentuan pengurus dan pengambilan keputusan; dan kaderisasi dengan regulasi yang diiringi monitoring dan evaluasi.

"Harapannya parpol akan sehat dan pemilunya bisa berintegritas," pungkas Ghufron.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya