Berita

Wakil Ketua Dewan Pembina Himpunan Pengusaha Nahdliyin Ubaidillah Amin/RMOL

Politik

Indonesia Harus Berdaulat Pangan, Tidak Boleh Bergantung dari Impor

MINGGU, 18 SEPTEMBER 2022 | 14:58 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Sektor pertanian harus menjadi perhatian penting oleeh pemerintah. Sebab, dengan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki, sudah sepatutnya Indonesia berdaulat dalam hal pangan.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Himpunan Pengusaha Nahdliyin Ubaidillah Amin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (18/9).

"Jika kita mau berfikir dan bertindak secara jernih Indonesia dengan struktur tanah yang sangat agraris, sudah sepatutnya dan selayaknya bisa berdaulat pangan, dan menjadikan enterpreanur-enterpreneur dalam sektor pertanian dan produk olahannya serta terciptanya lapangan pekerjaan yang sangat besar dalam sektor ini," kata Ubaidillah.


Ia mengaku miris ketika melihat kenyataannya seperti yang terjadi sekarang, yaitu kebutuhan pangan masyarakat Indonesia bergantung dari impor.

"Tidak malah sebaliknya kebutuhan pokok pangan dalam negeri selalu dibackup oleh impor dari luar negeri," ujarnya.

Ia meminta kepada seluruh kementerian yang bergerak di sektor perekonomian untuk bekerja mengikuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satunya dengan menyelesaikan program food estate.

“Dalam mengatasi masalah yang terjadi saat ini kita harus membangun program pertanian yang berbasis economic of scale (sekala luas), untuk itu kenapa saya dorong food estate harus segera diselesaikan," katanya.

Selain itu, sudah saatnya Indonesia menerapkan klusterisasi tanaman pertenian, yaitu setiap daerah dibuat seragam dalam pertaniannya dan tentunya sesuai dengan iklim dan kontur tanahnya.

"Misalkan untuk tanaman tebu di Jawa timur di kabupaten A,B,C. Untuk tanaman Kopi dan kakao di kabupaten ini dan itu dan seterusnya."

"Jika tidak sesuai dengan tanaman pertanian yang ditentukan maka pemerintah akan menindak secara hukum pemilik lahan tersebut," ujarnya.

Menurut dia, kebijakan itu juga harus diiringi dengan ketersediaan pabrik di kawasan tersebut.

"Tentunya dengan diiringi pula pabrik pengolahan, ketersediaan pupuk, packaging di kabupaten tersebut, dan yang pasti masyarakat petani harus diberikan keuntungan yang jelas dan pasti dengan tidak mempersulit benih, pupuk serta memainkan harga pupuk ataupun pembelian produk hasil pertaniannya," katanya.

Ia menambahkan, dirinya terkadang sedih ketika melihat penduduk di desa harus berurbanisasi untuk mencari peruntungan ke Jakarta atau sejumlah kota besar.

Hal ini lantaran kurang perhatiannya pemerintah kepada mereka, sehingga merasa di pedesaan tak ada pekerjaan yang bisa mencukupi kehidupan masyarakat.

"Karena justru sebaliknya, di desa lapangan pekerjaan sangat terbuka luas begitu juga kesempatan untuk menjadi seorang pengusaha (enterpreneur) khususnya dalam bidang pertanian peternakan serta produk olahannya," kata dia.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

UPDATE

Konflik Agraria di Program Lumbung Pangan

Minggu, 17 Mei 2026 | 03:59

Riset Advokasi Harus Perjuangkan Kebutuhan Masyarakat

Minggu, 17 Mei 2026 | 03:36

Hati-hati! Pelemahan Rupiah Juga Bisa Hantam Warga Desa

Minggu, 17 Mei 2026 | 03:19

Kebangkitan Diplomasi Korporat di Balik Pertemuan Trump-Xi

Minggu, 17 Mei 2026 | 02:59

Pemkot Semarang Gercep Tangani Banjir Tugu-Ngaliyan

Minggu, 17 Mei 2026 | 02:33

TNI AD Pastikan Penanganan Insiden Panhead Cafe Berjalan Transparan

Minggu, 17 Mei 2026 | 02:12

Mantan Pimpinan KPK Sebut Vonis Banding Luhur Ngawur

Minggu, 17 Mei 2026 | 01:50

Jokowi-PSI Babak Belur Usai Serang JK Pakai Isu Agama

Minggu, 17 Mei 2026 | 01:25

Pemkot Semarang Pastikan Penanganan Permanen di Jalan Citarum

Minggu, 17 Mei 2026 | 01:10

Celios: Prabowo Kayaknya Perlu Dibriefing Ekonomi 101

Minggu, 17 Mei 2026 | 00:54

Selengkapnya