Berita

Wakil Ketua Dewan Pembina Himpunan Pengusaha Nahdliyin Ubaidillah Amin/RMOL

Politik

Indonesia Harus Berdaulat Pangan, Tidak Boleh Bergantung dari Impor

MINGGU, 18 SEPTEMBER 2022 | 14:58 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Sektor pertanian harus menjadi perhatian penting oleeh pemerintah. Sebab, dengan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki, sudah sepatutnya Indonesia berdaulat dalam hal pangan.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Himpunan Pengusaha Nahdliyin Ubaidillah Amin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (18/9).

"Jika kita mau berfikir dan bertindak secara jernih Indonesia dengan struktur tanah yang sangat agraris, sudah sepatutnya dan selayaknya bisa berdaulat pangan, dan menjadikan enterpreanur-enterpreneur dalam sektor pertanian dan produk olahannya serta terciptanya lapangan pekerjaan yang sangat besar dalam sektor ini," kata Ubaidillah.


Ia mengaku miris ketika melihat kenyataannya seperti yang terjadi sekarang, yaitu kebutuhan pangan masyarakat Indonesia bergantung dari impor.

"Tidak malah sebaliknya kebutuhan pokok pangan dalam negeri selalu dibackup oleh impor dari luar negeri," ujarnya.

Ia meminta kepada seluruh kementerian yang bergerak di sektor perekonomian untuk bekerja mengikuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satunya dengan menyelesaikan program food estate.

“Dalam mengatasi masalah yang terjadi saat ini kita harus membangun program pertanian yang berbasis economic of scale (sekala luas), untuk itu kenapa saya dorong food estate harus segera diselesaikan," katanya.

Selain itu, sudah saatnya Indonesia menerapkan klusterisasi tanaman pertenian, yaitu setiap daerah dibuat seragam dalam pertaniannya dan tentunya sesuai dengan iklim dan kontur tanahnya.

"Misalkan untuk tanaman tebu di Jawa timur di kabupaten A,B,C. Untuk tanaman Kopi dan kakao di kabupaten ini dan itu dan seterusnya."

"Jika tidak sesuai dengan tanaman pertanian yang ditentukan maka pemerintah akan menindak secara hukum pemilik lahan tersebut," ujarnya.

Menurut dia, kebijakan itu juga harus diiringi dengan ketersediaan pabrik di kawasan tersebut.

"Tentunya dengan diiringi pula pabrik pengolahan, ketersediaan pupuk, packaging di kabupaten tersebut, dan yang pasti masyarakat petani harus diberikan keuntungan yang jelas dan pasti dengan tidak mempersulit benih, pupuk serta memainkan harga pupuk ataupun pembelian produk hasil pertaniannya," katanya.

Ia menambahkan, dirinya terkadang sedih ketika melihat penduduk di desa harus berurbanisasi untuk mencari peruntungan ke Jakarta atau sejumlah kota besar.

Hal ini lantaran kurang perhatiannya pemerintah kepada mereka, sehingga merasa di pedesaan tak ada pekerjaan yang bisa mencukupi kehidupan masyarakat.

"Karena justru sebaliknya, di desa lapangan pekerjaan sangat terbuka luas begitu juga kesempatan untuk menjadi seorang pengusaha (enterpreneur) khususnya dalam bidang pertanian peternakan serta produk olahannya," kata dia.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya