Berita

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno/Net

Politik

Sindir AHY, Direktur PPI: Faktanya, Publik Melihat Jokowi Massif Membangun Infrastruktur

MINGGU, 18 SEPTEMBER 2022 | 09:58 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Tidak boleh ada klaim sepihak, membandingkan pembangunan era Presiden Joko Widodo dan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus didasarkan pada fakta dan data. Nyatanya, era Presiden Jokowi secara statistik memang lebih baik.

Begitu dikatakan Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menanggapi pidato Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang membanggakan capaian pemerintahan SBY. Kata dia, seharusnya AHY tidak kesulitan untuk mencari data dan statistik pembangunan di dua era itu.

"Infrastruktur misalnya, dalam dua periode pemerintahan Jokowi ini, pembangunan jalan tol sepanjang 1.540,1 km di seluruh Indonesia dapat diselesaikan dengan kurun waktu 7 tahun. Pembangunan infrastruktur Jokowi jelas jauh lebih baik," kata Adi saat dihubungi, Minggu (18/9).


Adi menjelaskan, perkembangan pembanguan jalan tol itu sangat pesat dibanding pada masa kepemimpinan SBY. Katanya, pada pemerintahan SBY pembangunan jalan tol tidak semassif itu.

"Pembangunan ini sangat mencolok perkembangannya karena pada periode sebelumnya, pada masa presiden SBY sepanjang 189,2 km jalan tol baru rampung setelah pembangunan 10 tahun," tuturnya.

Lanjut akademi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah ini, dari sisi pembangunan atau konstruksi bandara juga mencolok perbedaannya. Pada masa SBY, sebanyak 24 pembangunan bandara rampung dalam kurun waktu 10 tahun. Sedangkan pada pemerintahan sekarang raihannya lebih dari itu.

"Ada lagi di sisi infrastruktur dari segi konstruksi bandara. Pada 2004 hingga 2014 lalu sebanyak 24 pembangunan bandara terselesaikan," terangnya.

"Kemudian pada masa kepemimpinan Jokowi sebanyak 29 konstruksi bandara telah selesai dilakukan dan infonya menargetkan 9 konstruksi bandara lagi akan selesai pada 2023, sebelum periode kepemimpinan berakhir,” sambung Adi.

Selanjutnya, Adi juga membeberkan data pembangunan bendungan. Adi mengatakan, di era Jokowi sebanyak 12 bendungan selesai dibangun dalam kurun waktu 7 tahun pemerintahan.

"Dan sebanyak 27 bendungan ditargetkan selesai pada 2024. Sementara pada masa SBY baru 14 dalam rentang 10 tahun pemerintahan dan beberapa yang lain tercatat mangkrak," katanya.

Bahkan jika melihat hasil survei kepuasan publik ke pemerintah, masih kata Adi, pembangunan infrastruktur menempati rangking pertama kepuasaan publik ke Jokowi.  

"Faktanya begitu. Publik melihat Jokowi sangat massif membangun infrastruktur," pungkasnya.

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

Jokowi Lebih Jago dari Shah Ruh Khan soal Main Drama

Senin, 23 Februari 2026 | 03:31

KAI Wisata Hadirkan Kereta Panoramic Rute Jakarta–Yogyakarta dan Solo

Sabtu, 28 Februari 2026 | 15:37

UPDATE

Nina Agustina Tinggalkan PDIP, lalu Gabung PSI

Kamis, 05 Maret 2026 | 16:10

KPK Panggil Pimpinan DPRD Madiun Ali Masngudi

Kamis, 05 Maret 2026 | 16:08

Bareskrim Serahkan Rp58 Miliar ke Negara Hasil Eksekusi Aset Judol

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:53

KPK Panggil Lima Orang terkait Korupsi Pemkab Lamteng, Siapa Saja?

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:26

Dua Pengacara S&P Law Office Dipanggil KPK

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:20

Legislator PKS: Bangsa yang Kuat Mampu Produksi Kebutuhan Pokok Sendiri

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:16

Perketat Pengawasan Transportasi Mudik

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:09

Evakuasi WNI dari Iran Harus Lewati Jalur Aman dari Serangan

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:02

BPKH Gelar Anugerah Jurnalistik 2026, Total Hadiah Rp120 Juta

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:01

TNI Tangani Terorisme Jadi Ancaman Kebebasan Sipil

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:00

Selengkapnya