Berita

Sekjen PDIP Hasto Kristyanto/Net

Politik

Hasto Kristiyanto: Mohon Maaf Pak SBY, Puncak Kecurangan Pemilu Justru Tahun 2009

MINGGU, 18 SEPTEMBER 2022 | 04:32 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyerang balik Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut ada tanda-tanda bahwa pemilu 2024 akan curang.

Menurut Hasto, puncak kecurangan pemilu justru terjadi pada tahun 2009 ketika SBY maju pada periode kedua berpasangan dengan Boediono. Hasto menuding SBY adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kecurangan yang terjadi itu.

“Mohon maaf Pak SBY tidak bijak. Dalam catatan kualitas Pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi, dan hal tersebut Pak SBY yang bertanggung jawab," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/9).


Dibeberkan Hasto, sejak Presiden Soeharto menjabat, tidak pernah terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Manipulasi DPT itu, kata Hasto, terjadi pada saat SBY berkuasa.

“Zaman Pak SBY manipulasi DPT bersifat massif. Salah satu buktinya ada di Pacitan. Selain itu Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, yang seharusnya menjadi wasit dalam Pemilu, ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat," kata Hasto.

Diluar itu, lanjut Hasto, data-data hasil Pemilu kemudian dimusnahkan. Berbagai bentuk tim senyap, kata Hasto, dibentuk oleh pihak yang melakukan kecurangan.

Hasto juga mengatakan, rezim SBY-lah yang pertama kali mendorong liberalisasi politik melalui sistem Pemilu Daftar Terbuka. Puncak liberalisasi politik dan liberalisasi di sektor pertanian, kata Hasto, terjadi pada saat SBY menjabat Presiden.

“Dengan berbagai manipulasi tersebut, Partai Demokrat mengalami kenaikan 300 persen. Pasca Pak SBY tidak berkuasa, terbukti hal-hal yang sifatnya ‘bubble’ kemudian mengempes atau pecah sendiri, karena cara menggelembungkannya bersifat instant," ujar Hasto.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

Pergantian Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung Jadi Ujian Kekuatan Prabowo

Senin, 03 Agustus 2026 | 18:10

UPDATE

Usulan PPPK Jadi ASN Pusat Sejalan dengan Komitmen Prabowo

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:24

Emas Antam Terbang Rp20.000, Tembus Rp2,71 Juta per Gram Pagi Ini

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:23

Komisi III DPR Minta Penyebar Hoaks Kerusuhan Berbayar Diberantas

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:13

Bukan Cuma Hapus Konten, Penyebar Hoax Harus Diproses Hukum

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:07

Produk Newport Panen Kecaman, Promosi Tukar Hafal Ayat Suci dengan Miras

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:06

Puluhan Ribu Warga Padati Tunas Bumi Fest 2026 di Wonosobo

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:05

Disambut Sholawat, Gus Yaqut Siap Hadapi Sidang Dakwaan Korupsi Kuota Haji

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:56

Pemulihan Ekosistem Harus Dilakukan Secara Serentak

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:54

Trump Media Tekor 238 Juta Dolar AS, Saham Ambruk 8 Persen

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:53

Ruang Amal Indonesia Siapkan 50 Warga Kurang Mampu Tembus Industri Tekstil

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:49

Selengkapnya