Berita

Sekjen PDIP Hasto Kristyanto/Net

Politik

Hasto Kristiyanto: Mohon Maaf Pak SBY, Puncak Kecurangan Pemilu Justru Tahun 2009

MINGGU, 18 SEPTEMBER 2022 | 04:32 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyerang balik Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut ada tanda-tanda bahwa pemilu 2024 akan curang.

Menurut Hasto, puncak kecurangan pemilu justru terjadi pada tahun 2009 ketika SBY maju pada periode kedua berpasangan dengan Boediono. Hasto menuding SBY adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kecurangan yang terjadi itu.

“Mohon maaf Pak SBY tidak bijak. Dalam catatan kualitas Pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi, dan hal tersebut Pak SBY yang bertanggung jawab," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/9).


Dibeberkan Hasto, sejak Presiden Soeharto menjabat, tidak pernah terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Manipulasi DPT itu, kata Hasto, terjadi pada saat SBY berkuasa.

“Zaman Pak SBY manipulasi DPT bersifat massif. Salah satu buktinya ada di Pacitan. Selain itu Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, yang seharusnya menjadi wasit dalam Pemilu, ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat," kata Hasto.

Diluar itu, lanjut Hasto, data-data hasil Pemilu kemudian dimusnahkan. Berbagai bentuk tim senyap, kata Hasto, dibentuk oleh pihak yang melakukan kecurangan.

Hasto juga mengatakan, rezim SBY-lah yang pertama kali mendorong liberalisasi politik melalui sistem Pemilu Daftar Terbuka. Puncak liberalisasi politik dan liberalisasi di sektor pertanian, kata Hasto, terjadi pada saat SBY menjabat Presiden.

“Dengan berbagai manipulasi tersebut, Partai Demokrat mengalami kenaikan 300 persen. Pasca Pak SBY tidak berkuasa, terbukti hal-hal yang sifatnya ‘bubble’ kemudian mengempes atau pecah sendiri, karena cara menggelembungkannya bersifat instant," ujar Hasto.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

UPDATE

Penumpang Kereta Bandara Tembus 6,2 Juta Pelanggan Hingga Mei 2026

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:20

Fantastis! Harta Menteri dari PAN Trenggono Melejit Setengah Triliun dalam Setahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:15

Prabowo Dorong WNI Masuk Pasar Kerja Teknologi Jerman

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:11

Warna-warni Kendaraan Hias Meriahkan Perayaan 1 Muharam

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:10

Oktasari: Kritik Boleh, Tapi Jangan Abaikan Kerja Pemerintah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:46

Prabowo Sampaikan Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Belum Lapor LHKPN 2025, Mendes Yandri Punya Harta Rp20,95 Miliar Saat Awal Menjabat

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Israel Masih Tak Terima Rencana Damai Iran-AS

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:12

Kekayaan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Naik 83 Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:52

Universitas Binawan Buka Akses Penyetaraan Kualifikasi Nakes Indonesia di Uni Eropa

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:44

Selengkapnya