Berita

Sekjen PDIP Hasto Kristyanto/Net

Politik

Hasto Kristiyanto: Mohon Maaf Pak SBY, Puncak Kecurangan Pemilu Justru Tahun 2009

MINGGU, 18 SEPTEMBER 2022 | 04:32 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyerang balik Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut ada tanda-tanda bahwa pemilu 2024 akan curang.

Menurut Hasto, puncak kecurangan pemilu justru terjadi pada tahun 2009 ketika SBY maju pada periode kedua berpasangan dengan Boediono. Hasto menuding SBY adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kecurangan yang terjadi itu.

“Mohon maaf Pak SBY tidak bijak. Dalam catatan kualitas Pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi, dan hal tersebut Pak SBY yang bertanggung jawab," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/9).


Dibeberkan Hasto, sejak Presiden Soeharto menjabat, tidak pernah terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Manipulasi DPT itu, kata Hasto, terjadi pada saat SBY berkuasa.

“Zaman Pak SBY manipulasi DPT bersifat massif. Salah satu buktinya ada di Pacitan. Selain itu Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, yang seharusnya menjadi wasit dalam Pemilu, ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat," kata Hasto.

Diluar itu, lanjut Hasto, data-data hasil Pemilu kemudian dimusnahkan. Berbagai bentuk tim senyap, kata Hasto, dibentuk oleh pihak yang melakukan kecurangan.

Hasto juga mengatakan, rezim SBY-lah yang pertama kali mendorong liberalisasi politik melalui sistem Pemilu Daftar Terbuka. Puncak liberalisasi politik dan liberalisasi di sektor pertanian, kata Hasto, terjadi pada saat SBY menjabat Presiden.

“Dengan berbagai manipulasi tersebut, Partai Demokrat mengalami kenaikan 300 persen. Pasca Pak SBY tidak berkuasa, terbukti hal-hal yang sifatnya ‘bubble’ kemudian mengempes atau pecah sendiri, karena cara menggelembungkannya bersifat instant," ujar Hasto.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya