Berita

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi/Net

Politik

Balas SBY, Ketua PPP: Menjegal Itu Indikasinya Apa?

SABTU, 17 SEPTEMBER 2022 | 18:52 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pastikan tidak ada upaya dari koalisi pemerintah mengkondisikan situasi Pilpres 2024. Apalagi sampai mengupayakan penjegalan pada satu figur yang akan bertarung sebagai calon presiden atau bahkan membatasi partai politik mengusulkan pasangan calon.

Hal tersebut ditegaskan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi merespon ucapan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang mengaku mencium aroma Pemilu 2024 bakal berjalan tidak adil.

"Tidak ada sejauh ini upaya-upaya dari koalisi pemerintah untuk menjegal seseorang, kalau menjegal itu indikasinya apa?" kata Awiek, sapaan akribnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (17/9).


Pada prinsipnya, kata Awiek, semua orang berhak mencalonkan diri. Tetapi, hak itu harus mendapat dukungan partai politik sebagai pemegang hak mengusung pasangan calon.

"Hak mengusulkan pasangan calon itu ada di partai politik, kalaupun ada jegal menjegal ya tanya ke partai politiknya, parpol yang mau mengusung sudah cukup koalisi belum," terangnya.

"Kalau parpolnya tidak cukup bangunan koalisinya ya jangan disamaratakan, jangan seolah ada penjegalan," pungkasnya.

Adapun pernyataan SBY, disampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9).

"Mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang, saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda pemilu 2004 bisa tidak jujur dan tidak adil," ujar SBY dalam video yang diunggah akun TikTok @pdemokrat.sumut, Jumat (16/9).

Ketidakadilan itu, dikatakan SBY, ada kabar yang dia dengar bahwa calon presiden dan calon wakil presiden dikondisikan hanya untuk dua pasangan calon yang mendapatkan restu dari pihak tertentu. Hal ini, dia tidak menjelaskan pihak dimaksud.

"Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja, yang dikehendaki oleh mereka," katanya.

"Informasinya Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres cawapresnya, bersama koalisi tentunya,jahat bukan pikiran seperti itu? Itu batil," imbuhnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya