Berita

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi/Net

Politik

Balas SBY, Ketua PPP: Menjegal Itu Indikasinya Apa?

SABTU, 17 SEPTEMBER 2022 | 18:52 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pastikan tidak ada upaya dari koalisi pemerintah mengkondisikan situasi Pilpres 2024. Apalagi sampai mengupayakan penjegalan pada satu figur yang akan bertarung sebagai calon presiden atau bahkan membatasi partai politik mengusulkan pasangan calon.

Hal tersebut ditegaskan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi merespon ucapan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang mengaku mencium aroma Pemilu 2024 bakal berjalan tidak adil.

"Tidak ada sejauh ini upaya-upaya dari koalisi pemerintah untuk menjegal seseorang, kalau menjegal itu indikasinya apa?" kata Awiek, sapaan akribnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (17/9).


Pada prinsipnya, kata Awiek, semua orang berhak mencalonkan diri. Tetapi, hak itu harus mendapat dukungan partai politik sebagai pemegang hak mengusung pasangan calon.

"Hak mengusulkan pasangan calon itu ada di partai politik, kalaupun ada jegal menjegal ya tanya ke partai politiknya, parpol yang mau mengusung sudah cukup koalisi belum," terangnya.

"Kalau parpolnya tidak cukup bangunan koalisinya ya jangan disamaratakan, jangan seolah ada penjegalan," pungkasnya.

Adapun pernyataan SBY, disampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9).

"Mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang, saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda pemilu 2004 bisa tidak jujur dan tidak adil," ujar SBY dalam video yang diunggah akun TikTok @pdemokrat.sumut, Jumat (16/9).

Ketidakadilan itu, dikatakan SBY, ada kabar yang dia dengar bahwa calon presiden dan calon wakil presiden dikondisikan hanya untuk dua pasangan calon yang mendapatkan restu dari pihak tertentu. Hal ini, dia tidak menjelaskan pihak dimaksud.

"Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja, yang dikehendaki oleh mereka," katanya.

"Informasinya Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres cawapresnya, bersama koalisi tentunya,jahat bukan pikiran seperti itu? Itu batil," imbuhnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

UPDATE

Penumpang Kereta Bandara Tembus 6,2 Juta Pelanggan Hingga Mei 2026

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:20

Fantastis! Harta Menteri dari PAN Trenggono Melejit Setengah Triliun dalam Setahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:15

Prabowo Dorong WNI Masuk Pasar Kerja Teknologi Jerman

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:11

Warna-warni Kendaraan Hias Meriahkan Perayaan 1 Muharam

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:10

Oktasari: Kritik Boleh, Tapi Jangan Abaikan Kerja Pemerintah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:46

Prabowo Sampaikan Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Belum Lapor LHKPN 2025, Mendes Yandri Punya Harta Rp20,95 Miliar Saat Awal Menjabat

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Israel Masih Tak Terima Rencana Damai Iran-AS

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:12

Kekayaan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Naik 83 Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:52

Universitas Binawan Buka Akses Penyetaraan Kualifikasi Nakes Indonesia di Uni Eropa

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:44

Selengkapnya