Berita

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi/Net

Politik

Balas SBY, Ketua PPP: Menjegal Itu Indikasinya Apa?

SABTU, 17 SEPTEMBER 2022 | 18:52 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pastikan tidak ada upaya dari koalisi pemerintah mengkondisikan situasi Pilpres 2024. Apalagi sampai mengupayakan penjegalan pada satu figur yang akan bertarung sebagai calon presiden atau bahkan membatasi partai politik mengusulkan pasangan calon.

Hal tersebut ditegaskan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi merespon ucapan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang mengaku mencium aroma Pemilu 2024 bakal berjalan tidak adil.

"Tidak ada sejauh ini upaya-upaya dari koalisi pemerintah untuk menjegal seseorang, kalau menjegal itu indikasinya apa?" kata Awiek, sapaan akribnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (17/9).


Pada prinsipnya, kata Awiek, semua orang berhak mencalonkan diri. Tetapi, hak itu harus mendapat dukungan partai politik sebagai pemegang hak mengusung pasangan calon.

"Hak mengusulkan pasangan calon itu ada di partai politik, kalaupun ada jegal menjegal ya tanya ke partai politiknya, parpol yang mau mengusung sudah cukup koalisi belum," terangnya.

"Kalau parpolnya tidak cukup bangunan koalisinya ya jangan disamaratakan, jangan seolah ada penjegalan," pungkasnya.

Adapun pernyataan SBY, disampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9).

"Mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang, saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda pemilu 2004 bisa tidak jujur dan tidak adil," ujar SBY dalam video yang diunggah akun TikTok @pdemokrat.sumut, Jumat (16/9).

Ketidakadilan itu, dikatakan SBY, ada kabar yang dia dengar bahwa calon presiden dan calon wakil presiden dikondisikan hanya untuk dua pasangan calon yang mendapatkan restu dari pihak tertentu. Hal ini, dia tidak menjelaskan pihak dimaksud.

"Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja, yang dikehendaki oleh mereka," katanya.

"Informasinya Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres cawapresnya, bersama koalisi tentunya,jahat bukan pikiran seperti itu? Itu batil," imbuhnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya