Berita

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla usai mengikuti acara Silaturahmi Nasional Jenggala Center, di Jakarta, Jumat malam (16/9)/RMOL

Politik

Anggap Kenaikan Harga BBM sebagai Hal Biasa, Jusuf Kalla: Untuk Kurangi Subsidi yang Sudah Terlalu Besar

SABTU, 17 SEPTEMBER 2022 | 00:43 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Di tengah aksi penolakan kenaikan harga BBM, mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menganggap kenaikan harga BBM merupakan hal yang biasa untuk mengurangi subsidi yang terlalu besar.

JK mengatakan, kenaikan harga BBM bukan hanya terjadi kali ini saja. Karena, di awal pemerintahannya, Presiden Joko Widodo juga sudah pernah menaikkan harga BBM.

"Jangan lupa, pada awal pemerintahan juga Pak Jokowi menaikkan BBM. Ya gapapa, itu biasa saja," ujar JK kepada wartawan di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan usai mengikuti acara Silaturahmi Nasional Jenggala Center, Jumat malam (16/9).


Menurut JK, kenaikan harga BBM merupakan hal yang biasa guna mengurangi subsidi yang terlalu besar.

"Itu hal yang biasa untuk mengurangi subsidi, kalau subsidi sudah terlalu besar. Kalau tidak dinaikkan BBM, subsidi itu 25 persen dari APBN. Itu kan berbahaya apabila 25 persen," pungkas JK.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya