Berita

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi/Net

Politik

Bukannya Membela, Sebagai Partai Wong Cilik Megawati Harusnya Desak Jokowi Turunkan Harga BBM

JUMAT, 16 SEPTEMBER 2022 | 14:41 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sebagai partai politik yang punya jargon partainya wong cilik, Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri seharusnya berada di garis terdepan untuk mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan kenaikan harga BBM. Mengingat, saat di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Megawati sampai menangis.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi menanggapi pernyataan Megawati yang dianggap salah memberikan analoginya. Di mana, Megawati mengatakan "kalau nanti tidak dinaikkan, lalu situasi kondisinya malah menjadi lebih sulit, lalu bagaimana?".

"Analogi Mbak Mega itu salah, itu cara analogi yang keliru. Kalau analogi itu dipakai di era SBY, bisa saja SBY naikkan BBM dan pakai analogi itu," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (16/9).


Akan tetapi kata Muslim, SBY tidak menggunakan analogi seperti yang disampaikan oleh Megawati.

Muslim mengaku heran dengan pernyataan Megawati tersebut. Mengingat, Megawati saat di era pemerintahan SBY sampai menangis ketika harga BBM dinaikkan.

"Apa benar itu air mata keluar karena membayangkan derita rakyat atau apa? Lalu sekarang BBM dinaikkan oleh petugas partai lalu Mba Mega mencari pembenaran kalau tidak naik lalu gimana? Rakyat akan bertanya air mata Mega di mana? Apakah air mata itu hari ini di mana? malah mau membela naiknya BBM?" kata Muslim.

Muslim menilai, dengan sikap Megawati yang membela kenaikan harga BBM dapat merusak PDIP di saat rakyat sedang didera derita akibat kenaikan harga BBM.

"Mestinya PDIP yang pernah klaim sebagai partai wong cilik berada di garis depan desak Jokowi turunkan BBM. Bukan bela naiknya BBM yang sudah diprotes di berbagai penjuru nusantara," pungkas Muslim.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya