Berita

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi/Net

Politik

Bukannya Membela, Sebagai Partai Wong Cilik Megawati Harusnya Desak Jokowi Turunkan Harga BBM

JUMAT, 16 SEPTEMBER 2022 | 14:41 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sebagai partai politik yang punya jargon partainya wong cilik, Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri seharusnya berada di garis terdepan untuk mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan kenaikan harga BBM. Mengingat, saat di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Megawati sampai menangis.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi menanggapi pernyataan Megawati yang dianggap salah memberikan analoginya. Di mana, Megawati mengatakan "kalau nanti tidak dinaikkan, lalu situasi kondisinya malah menjadi lebih sulit, lalu bagaimana?".

"Analogi Mbak Mega itu salah, itu cara analogi yang keliru. Kalau analogi itu dipakai di era SBY, bisa saja SBY naikkan BBM dan pakai analogi itu," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (16/9).


Akan tetapi kata Muslim, SBY tidak menggunakan analogi seperti yang disampaikan oleh Megawati.

Muslim mengaku heran dengan pernyataan Megawati tersebut. Mengingat, Megawati saat di era pemerintahan SBY sampai menangis ketika harga BBM dinaikkan.

"Apa benar itu air mata keluar karena membayangkan derita rakyat atau apa? Lalu sekarang BBM dinaikkan oleh petugas partai lalu Mba Mega mencari pembenaran kalau tidak naik lalu gimana? Rakyat akan bertanya air mata Mega di mana? Apakah air mata itu hari ini di mana? malah mau membela naiknya BBM?" kata Muslim.

Muslim menilai, dengan sikap Megawati yang membela kenaikan harga BBM dapat merusak PDIP di saat rakyat sedang didera derita akibat kenaikan harga BBM.

"Mestinya PDIP yang pernah klaim sebagai partai wong cilik berada di garis depan desak Jokowi turunkan BBM. Bukan bela naiknya BBM yang sudah diprotes di berbagai penjuru nusantara," pungkas Muslim.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya