Berita

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi/Net

Politik

Bukannya Membela, Sebagai Partai Wong Cilik Megawati Harusnya Desak Jokowi Turunkan Harga BBM

JUMAT, 16 SEPTEMBER 2022 | 14:41 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sebagai partai politik yang punya jargon partainya wong cilik, Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri seharusnya berada di garis terdepan untuk mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan kenaikan harga BBM. Mengingat, saat di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Megawati sampai menangis.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi menanggapi pernyataan Megawati yang dianggap salah memberikan analoginya. Di mana, Megawati mengatakan "kalau nanti tidak dinaikkan, lalu situasi kondisinya malah menjadi lebih sulit, lalu bagaimana?".

"Analogi Mbak Mega itu salah, itu cara analogi yang keliru. Kalau analogi itu dipakai di era SBY, bisa saja SBY naikkan BBM dan pakai analogi itu," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (16/9).


Akan tetapi kata Muslim, SBY tidak menggunakan analogi seperti yang disampaikan oleh Megawati.

Muslim mengaku heran dengan pernyataan Megawati tersebut. Mengingat, Megawati saat di era pemerintahan SBY sampai menangis ketika harga BBM dinaikkan.

"Apa benar itu air mata keluar karena membayangkan derita rakyat atau apa? Lalu sekarang BBM dinaikkan oleh petugas partai lalu Mba Mega mencari pembenaran kalau tidak naik lalu gimana? Rakyat akan bertanya air mata Mega di mana? Apakah air mata itu hari ini di mana? malah mau membela naiknya BBM?" kata Muslim.

Muslim menilai, dengan sikap Megawati yang membela kenaikan harga BBM dapat merusak PDIP di saat rakyat sedang didera derita akibat kenaikan harga BBM.

"Mestinya PDIP yang pernah klaim sebagai partai wong cilik berada di garis depan desak Jokowi turunkan BBM. Bukan bela naiknya BBM yang sudah diprotes di berbagai penjuru nusantara," pungkas Muslim.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya