Anggota Komisi VII DPR, Lamhot Sinaga/Net
Adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang didgelontorkan pemerintah pasca kenaikan harga BBM dinilai sebagai upaya untuk menjaga daya beli masyarakat.
Dikatakan Anggota Komisi VII DPR, Lamhot Sinaga, setiap kenaikan 10 persen BBM akan berdampak pada inflasi sebesar 0,5 persen.
“Konsekuensinya adalah daya beli menurun. Maka, pemerintah memberikan bantuan sosial supaya daya beli masyarakat dan inflasi tetap terjaga," kata Lamhot kepada wartawan, Kamis (15/9).
Ia berujar, subsidi BBM selama ini tidak tepat sasaran. Oleh karenanya, pengalihan subsidi BBM ke BLT diharapkan bisa menyasar langsung kepada masyarakat kurang mampu.
Ia lantas mencontohkan banyaknya mobil mewah justru menggunakan BBM subsidi jenis Pertalite
“Subsidi kita itu tidak tepat sasaran, hampir 70 persen. Orang yang sudah memiliki mobil seharusnya tidak perlu lagi dan sudah tidak layak mendapatkan subsidi," sambung politisi Golkar ini.
Senada dengan Lamhot, ahli ekonomi dari Universitas Katolik Atmajaya, Rosdiana Sijabat menyebut, suka tidak suka pengalihan ke bantuan sosial dan BLT harus diterima karena pembengkakan APBN.
“Mau tidak mau, suka atau tidak suka kita harus belajar menerima rasionalisasi harga BBM karena subsidi yang dikurangi. Sekarang pemerintah mengalokasikan yang seharusnya untuk kompensasi BBM dalam bentuk alih subsidi secara lebih tepat, kira-kira seperti itu,†tandas Rosdiana.
