Berita

Ketua Umum FKPPI Shandy Mandela Simanjuntak/RMOL

Politik

Laporkan Effendi Simbolon Soal TNI Gerombolan, FKPPI: Kami Sakit Hati!

KAMIS, 15 SEPTEMBER 2022 | 14:10 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Mahkamah Kehormatan Dewan terima tiga laporan terhadap anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Effendi MS Simbolon atas ucapan yang menyebut TNI sebagai gerombolan.

Laporan itu dibuat oleh Forum Komunikasi Putra Putri Purnawiran dan  Putra Putri TNI-Polri (FKPPI), Organisasi Panca Marga, dan LSM Antartika.

Ketua Umum FKPPI Shandy Mandela Simanjuntak mengatakan, ucapan yang dilontarkan Effendi saat rapat kerja bersama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 5 September 2022, lalu tidak elok dan tidak sepatutnya disampaikan dalam rapat.


Menurutnya, arti kata gerombolan adalah pengacau dan tidak sepatutnya TNI disebut sebagai pengacau.

"Kami sangat sakit hati mengenai hal itu, maka hari ini kami melaporkan kepada MKD," ujar Shandy di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9).

Meskipun Effendi telah meminta maaf kepada Panglima TNI, kata Shandy, hal itu tidak cukup. Secara hukum, Effendi tetap harus mempertanggungjawabkan pernyataannya tersebut.

"Maaf itu kami terima, tapi ini kan negara hukum, kami harus lanjutkan dan mempertanggungjawabkan perbuatan dan pernyataannya tersebut," tegasnya.

Adapun barang bukti yang diserahkan seluruh LSM kepada MKD tersebut berupa cuplikan video yang disampaikan Effendi Simbolon dalam rapat.

"Ada beberapa bukti-bukti tentu video resmi dari DPR,” kata Shandy.

Disinggung mengenai laporan tersebut sebagai buntut dari video Jenderal Dudung yang meminta prajurit bergerak bersama PKPPI, Shandy menegaskan hal tersebut tidak berkaitan.

"Enggak ada urusannya itu, kami datang ke sini murni, karena niat kami. Kami bergerak murni atas nama organisasi dan diri sendiri," pungkasnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

UPDATE

Bedakan Es Gabus dengan Spons Saja Tidak Bisa, Apalagi Ijazah Asli

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:09

Mendesak Pemberlakuan Cukai MBDK

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:03

Paling Ideal Kedudukan Polri di Bawah Presiden

Jumat, 30 Januari 2026 | 01:21

MBG Lebih Mendesak, Lapangan Kerja Nanti Dulu Ya!

Jumat, 30 Januari 2026 | 01:16

Eggi Sudjana Cs Telah Jadi Pelayan Kepentingan Politik Jokowi

Jumat, 30 Januari 2026 | 01:11

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

PKR Tatap Pemilu 2029 Mengandalkan Kader Daerah

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:09

Kubu Jokowi akan Terus Lancarkan Strategi Adu Domba terkait Isu Ijazah Palsu

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:04

Ahmad Luthfi Menghilang saat Bencana Menerjang Jateng

Kamis, 29 Januari 2026 | 23:38

Roy Suryo akan Laporkan Balik Eggi Sudjana Cs

Kamis, 29 Januari 2026 | 23:15

Selengkapnya