Berita

Ketua Umum FKPPI Shandy Mandela Simanjuntak/RMOL

Politik

Laporkan Effendi Simbolon Soal TNI Gerombolan, FKPPI: Kami Sakit Hati!

KAMIS, 15 SEPTEMBER 2022 | 14:10 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Mahkamah Kehormatan Dewan terima tiga laporan terhadap anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Effendi MS Simbolon atas ucapan yang menyebut TNI sebagai gerombolan.

Laporan itu dibuat oleh Forum Komunikasi Putra Putri Purnawiran dan  Putra Putri TNI-Polri (FKPPI), Organisasi Panca Marga, dan LSM Antartika.

Ketua Umum FKPPI Shandy Mandela Simanjuntak mengatakan, ucapan yang dilontarkan Effendi saat rapat kerja bersama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 5 September 2022, lalu tidak elok dan tidak sepatutnya disampaikan dalam rapat.


Menurutnya, arti kata gerombolan adalah pengacau dan tidak sepatutnya TNI disebut sebagai pengacau.

"Kami sangat sakit hati mengenai hal itu, maka hari ini kami melaporkan kepada MKD," ujar Shandy di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9).

Meskipun Effendi telah meminta maaf kepada Panglima TNI, kata Shandy, hal itu tidak cukup. Secara hukum, Effendi tetap harus mempertanggungjawabkan pernyataannya tersebut.

"Maaf itu kami terima, tapi ini kan negara hukum, kami harus lanjutkan dan mempertanggungjawabkan perbuatan dan pernyataannya tersebut," tegasnya.

Adapun barang bukti yang diserahkan seluruh LSM kepada MKD tersebut berupa cuplikan video yang disampaikan Effendi Simbolon dalam rapat.

"Ada beberapa bukti-bukti tentu video resmi dari DPR,” kata Shandy.

Disinggung mengenai laporan tersebut sebagai buntut dari video Jenderal Dudung yang meminta prajurit bergerak bersama PKPPI, Shandy menegaskan hal tersebut tidak berkaitan.

"Enggak ada urusannya itu, kami datang ke sini murni, karena niat kami. Kami bergerak murni atas nama organisasi dan diri sendiri," pungkasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya