Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

AS Pindahkan Aset Bank Sentral Afghanistan ke Dana Perwalian Swiss

KAMIS, 15 SEPTEMBER 2022 | 12:34 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Dana aset bank sentral Afghanistan yang sempat dibekukan oleh Amerika Serikat (AS) akan dipindahkan ke dalam dana perwalian baru yang berbasis di Swiss, agar dana tersebut tidak terjangkau oleh tangan Taliban.

Aset sebesar 3,5 miliar dolar atau yang senilai dengan Rp52 triliun ini dikabarkan akan digunakan untuk membantu menstabilkan perekonomian Afghanistan yang runtuh.

Seperti dimuat Asia Nikkei pada Kamis (15/9), dana yang dikelola oleh dewan pengawas dapat digunakan untuk membayar impor penting seperti listrik. Dana ini juga dapat menutupi pembayaran utang kepada lembaga keuangan internasional, melindungi kelayakan Afghanistan untuk bantuan pembangunan serta mendanai pencetakan mata uang baru.


“Dana Afghanistan akan melindungi, melestarikan, dan melakukan pencairan yang ditargetkan sebesar 3,5 miliar dolar untuk membantu memberikan stabilitas yang lebih besar bagi ekonomi Afghanistan," kata Departemen Keuangan AS dalam sebuah pernyataan.

Pejabat AS mengatakan, tidak akan uang yang masuk ke dalam bank sentral Afghanistan (DAB). Dana tersebut akan bebas dari campur tangan politik, sebab pejabat tinggi bank sentral saat ini juga digantikan oleh Taliban.

"Mengirim aset ke DAB akan menempatkan mereka pada risiko yang tidak dapat diterima dan membahayakan mereka sebagai sumber dukungan bagi rakyat Afghanistan," kata Wakil Menteri Keuangan AS Wally Ademeyo, dalam sebuah surat kepada Dewan Tertinggi bank sentral yang dilihat oleh Reuters.

Aset tersebut akan disimpan dalam sebuah rekening Bank for International Settlements (BIS) yang berbasis di Basel. Peran BIS hanya menyediakan layanan keuangan kepada bank sentral serta mengikuti seluruh instruksi dari Dewan Pengawas Dana tanpa ikut terlibat dalam tata kelola aset tersebut. BIS menambahkan akan mematuhi semua sanksi dan peraturan yang berlaku.

Pemerintah Swiss juga akan membantu Washington dengan menyumbangkan ahli keuangan dan pembangunan dalam dana perwalian. Swiss mengirim pejabat Kementerian Luar Negeri Alexandra Baumann sebagai perwakilan dewannya.

Pembentukan dana perwalian baru terjadi setelah berbulan-bulan pembicaraan antara pemerintahan Presiden AS Joe Biden, Swiss, pihak lain dan Taliban, yang menuntut pengembalian aset bank sentral Afghanistan senilai 7 miliar dolar yang disimpan di Amerika Serikat.

Sementara dana sebesar 3,5 miliar lainnya masih disita oleh pengadilan AS karena tuntutan hukum terhadap Taliban atas serangan 11 September 2001 di AS. Setelah pengadilan memutuskan untuk melepaskan uang itu, aset tersebut baru akan masuk ke dalam dana perwalian.

Selain itu aset bank sentral Afghanistan sekitar 2 miliar dolar juga berada di bank-bank Eropa dan Emirat yang kemungkinan juga akan berakhir masuk ke dalam dana perwalian.

Sebelum Afghanistan membentuk lembaga perbankan profesional, dan lembaga perlindungan terhadap pencucuian uang, aset mereka akan terus disimpan dalam dana perwalian, sesuai dengan kondisi yang diminta oleh AS dan PBB untuk menghindari terjadinya korupsi yang akan semakin menyengsarakan rakyat Afghanistan.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya