Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Kekerasan Merajalela, Meksiko Perpanjang Kehadiran Tentara Publik Hingga 2029

KAMIS, 15 SEPTEMBER 2022 | 09:32 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Dalam upaya melindungi masyarakat dari aksi kejahatan dan kekerasan yang terorganisir di Meksiko, maka pemerintah memutuskan untuk memperpanjang penempatan tentara di area publik untuk keamanan hingga lima tahun ke depan.  

Kebijakan tersebut disetujui oleh Majelis Tingkat Rendah Kongres Meksiko pada Rabu (14/9), setelah majelis tinggi pekan lalu juga menyetujui pemberian kendali militer atas Garda Nasional yang dibentuk sejak 2019.

"Mosi baru tentang penempatan militer, disetujui dengan 335 suara yang mendukung dan 152 menentang. Awalnya ini akan berakhir pada 2024 tetapi sekarang akan berlanjut hingga 2029," kata pihak Meksiko dalam sebuah pernyataan seperti dimuat Reuters.


Keberlanjutan militerisasi publik Meksiko oleh pemerintah dilakukan menyusul pecahnya kekerasan kartel di seluruh negeri. Ditandai dengan kerusuhan bulan lalu di negara bagian Guanajuato dan Jalisco yang menyebabkan puluhan toko dibakar.

Koordinator majelis rendah untuk partai berkuasa Morena, Ignacio Mier, mengatakan kehadiran tentara di jalan-jalan warga akan menjamin keselamatan keluarga dan berusaha untuk mengembalikan perdamaian dan ketenangan di negara mereka.

Di lain pihak, anggota oposisi Jorge Romero mengkritik keras tindakan pemerintah karena menurutnya itu bukan ditujukan untuk keamanan warga melainkan hanya kepentingan politik.  

"Bukan kepentingan pemerintah untuk memiliki tentara sipil. Yang menjadi kepentingannya adalah militerisasi keamanan warga negara," katanya.

Romero menyebut Presiden Andres Manuel Lopez Obrador berjanji untuk mengembalikan militer ke barak mereka saat mencalonkan diri pada 2018, tetapi kemudian dia berubah pikiran dan melanjutkannya hingga kini.

Sejalan dengan Romero, PBB juga menghimbau peningkatan kekuatan tentara di Meksiko dapat memicu lebih banyak pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan langkah yang buruk untuk keamanan publik.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Injak Kepala Kerbau saat Terima Gelar Adat Lampung, Apa Maknanya?

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:21

Safari Politik Jokowi Bukti Kepemimpinan Gibran dan Kaesang Lemah

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:21

Jokowi dan PSI, Duri dalam Daging Pemerintahan Prabowo

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:09

Daftar Wilayah yang Berpotensi Terdampak El Nino 2026

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:05

Keiko Fujimori Akhirnya Bernasib Sama Seperti Prabowo

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:03

KPK Sebut 10 Orang Diamankan dalam OTT Kuansing

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:57

Panitia Minta Jokowi Datang Setelah Acara Adat, Kunjungan Malah Batal

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:50

Koperasi Beri Ruang Bagi Mahasiswa Berwirausaha

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:37

Tutup Perdagangan Akhir Bulan: IHSG Merosot ke 5.643, Rupiah Loyo Dekati Rp18 Ribu

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:28

Ketum AHY: Genap 25 Tahun, Partai Demokrat Ingin jadi Bagian Solusi

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:19

Selengkapnya