Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Kekerasan Merajalela, Meksiko Perpanjang Kehadiran Tentara Publik Hingga 2029

KAMIS, 15 SEPTEMBER 2022 | 09:32 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Dalam upaya melindungi masyarakat dari aksi kejahatan dan kekerasan yang terorganisir di Meksiko, maka pemerintah memutuskan untuk memperpanjang penempatan tentara di area publik untuk keamanan hingga lima tahun ke depan.  

Kebijakan tersebut disetujui oleh Majelis Tingkat Rendah Kongres Meksiko pada Rabu (14/9), setelah majelis tinggi pekan lalu juga menyetujui pemberian kendali militer atas Garda Nasional yang dibentuk sejak 2019.

"Mosi baru tentang penempatan militer, disetujui dengan 335 suara yang mendukung dan 152 menentang. Awalnya ini akan berakhir pada 2024 tetapi sekarang akan berlanjut hingga 2029," kata pihak Meksiko dalam sebuah pernyataan seperti dimuat Reuters.


Keberlanjutan militerisasi publik Meksiko oleh pemerintah dilakukan menyusul pecahnya kekerasan kartel di seluruh negeri. Ditandai dengan kerusuhan bulan lalu di negara bagian Guanajuato dan Jalisco yang menyebabkan puluhan toko dibakar.

Koordinator majelis rendah untuk partai berkuasa Morena, Ignacio Mier, mengatakan kehadiran tentara di jalan-jalan warga akan menjamin keselamatan keluarga dan berusaha untuk mengembalikan perdamaian dan ketenangan di negara mereka.

Di lain pihak, anggota oposisi Jorge Romero mengkritik keras tindakan pemerintah karena menurutnya itu bukan ditujukan untuk keamanan warga melainkan hanya kepentingan politik.  

"Bukan kepentingan pemerintah untuk memiliki tentara sipil. Yang menjadi kepentingannya adalah militerisasi keamanan warga negara," katanya.

Romero menyebut Presiden Andres Manuel Lopez Obrador berjanji untuk mengembalikan militer ke barak mereka saat mencalonkan diri pada 2018, tetapi kemudian dia berubah pikiran dan melanjutkannya hingga kini.

Sejalan dengan Romero, PBB juga menghimbau peningkatan kekuatan tentara di Meksiko dapat memicu lebih banyak pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan langkah yang buruk untuk keamanan publik.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Steve Hanke Ungkit Lagi Keputusan IMF 1998, Klaim Rupiah Bisa Setara Dolar AS

Selasa, 30 Juni 2026 | 08:12

Gibran Ingin Generasi Muda Jadi Perekat Persatuan Bangsa

Selasa, 30 Juni 2026 | 08:06

Komut Pertamina Mochamad Iriawan Pastikan Kesiapan SAF dan Operasional B50 di Jawa Timur

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:57

Wall Street Berpesta! Dow Cetak Rekor

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:53

Nasib Nadiem Ditentukan di Sidang Vonis Hari Ini

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:42

Kekayaan AHY Naik Hampir Enam Kali Lipat, Kini Tembus Rp118,65 Miliar

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:29

STOXX 600 Menguat Tipis, Saham Teknologi dan Energi Topang Bursa Eropa

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:24

Jerman Tumbang, Paraguay Melaju ke Perempat Final Piala Dunia 2026

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:14

Pimpin BEI 2026-2030, Jeffrey Hendrik Targetkan Pasar Modal Indonesia Tembus 10 Besar Dunia

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:02

Dana GCA Diklaim Bisa Stabilkan Nilai Tukar Rupiah

Selasa, 30 Juni 2026 | 06:48

Selengkapnya