Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Kekerasan Merajalela, Meksiko Perpanjang Kehadiran Tentara Publik Hingga 2029

KAMIS, 15 SEPTEMBER 2022 | 09:32 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Dalam upaya melindungi masyarakat dari aksi kejahatan dan kekerasan yang terorganisir di Meksiko, maka pemerintah memutuskan untuk memperpanjang penempatan tentara di area publik untuk keamanan hingga lima tahun ke depan.  

Kebijakan tersebut disetujui oleh Majelis Tingkat Rendah Kongres Meksiko pada Rabu (14/9), setelah majelis tinggi pekan lalu juga menyetujui pemberian kendali militer atas Garda Nasional yang dibentuk sejak 2019.

"Mosi baru tentang penempatan militer, disetujui dengan 335 suara yang mendukung dan 152 menentang. Awalnya ini akan berakhir pada 2024 tetapi sekarang akan berlanjut hingga 2029," kata pihak Meksiko dalam sebuah pernyataan seperti dimuat Reuters.


Keberlanjutan militerisasi publik Meksiko oleh pemerintah dilakukan menyusul pecahnya kekerasan kartel di seluruh negeri. Ditandai dengan kerusuhan bulan lalu di negara bagian Guanajuato dan Jalisco yang menyebabkan puluhan toko dibakar.

Koordinator majelis rendah untuk partai berkuasa Morena, Ignacio Mier, mengatakan kehadiran tentara di jalan-jalan warga akan menjamin keselamatan keluarga dan berusaha untuk mengembalikan perdamaian dan ketenangan di negara mereka.

Di lain pihak, anggota oposisi Jorge Romero mengkritik keras tindakan pemerintah karena menurutnya itu bukan ditujukan untuk keamanan warga melainkan hanya kepentingan politik.  

"Bukan kepentingan pemerintah untuk memiliki tentara sipil. Yang menjadi kepentingannya adalah militerisasi keamanan warga negara," katanya.

Romero menyebut Presiden Andres Manuel Lopez Obrador berjanji untuk mengembalikan militer ke barak mereka saat mencalonkan diri pada 2018, tetapi kemudian dia berubah pikiran dan melanjutkannya hingga kini.

Sejalan dengan Romero, PBB juga menghimbau peningkatan kekuatan tentara di Meksiko dapat memicu lebih banyak pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan langkah yang buruk untuk keamanan publik.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

TNI Gandeng Bulog Hadirkan Program Pangan Murah di Puncak Jaya

Kamis, 02 April 2026 | 03:59

Jadwal KA Ciremai Dipastikan Kembali Normal

Kamis, 02 April 2026 | 03:46

KUR dan Salah Arah Subsidi Negara

Kamis, 02 April 2026 | 03:20

Gugatan Forum Purnawirawan TNI Bertujuan agar Kasus Ijazah Jokowi Rampung

Kamis, 02 April 2026 | 02:55

Umrah Prajurit dan ASN TNI

Kamis, 02 April 2026 | 02:39

Ledakan SPBE Cimuning Turut Porak-Porandakan Pemukiman Warga

Kamis, 02 April 2026 | 02:16

JK: Kalau BBM Murah, Orang akan Pakai Seenaknya

Kamis, 02 April 2026 | 01:59

AS Beri Sinyal Belum Ingin Akhiri Perang dengan Iran

Kamis, 02 April 2026 | 01:37

Wamen Fajar: Model Soal TKA Cocok buat Kebutuhan Masa Depan

Kamis, 02 April 2026 | 01:12

Danantara Didorong Percepat Proyek Hilirisasi dan Waste to Energy

Kamis, 02 April 2026 | 00:54

Selengkapnya