Berita

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto/Net

Politik

Rencana Penghapusan Daya 450 VA Korbankan Rakyat Kecil, Mulyanto: Ini Tidak Adil

RABU, 14 SEPTEMBER 2022 | 14:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Rencana Pemerintah untuk menghapus listrik berkapasitas 450 VA sebagai upaya menyerap listrik milik PT PLN (Persero) yang saat ini sedang mengalami oversupply dipandang sebagai sebuah kebijakan yang tidak pro rakyat. Dengan kata lain, pemerintah lebih memilih mengorbankan rakyatnya untuk membeli listrik lebih mahal ketimbang melakukan rencana lain.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menegaskan, kebijakan pemerintah menghapus daya pelanggan listrik 450 VA tidak berperasaan dan terburu-buru.  Mulyanto meminta Pemerintah cermat dan komprehensif mengatasi surplus listrik (oversupply) PLN.

"Jangan sampai rakyat dikorbankan dengan menghapus daya pelanggan 450 VA. Jangan sampai kesalahan Pemerintah merencanaan kebutuhan listrik ditimpakan kepada rakyat kecil. Ini tidak adil.," kata Mulyanto kepada wartawan, Rabu (14/9).

Apalagi, lanjut Mulyanto, saat ini masyarakat sedang sulit. Karena harus menghadapi pandemi Covid-19 yang belum usai, kenaikan harga BBM, serta kenaikan harga bahan makanan.

“Apa pemerintah sudah tidak mampu lagi renegosiasi dengan pihak pembangkit listrik swasta (IPP) untuk mengerem tambahan pembangkit baru dalam upaya menekan surplus listrik ini?” tanyanya.

Terkait introduksi listrik dari sumber EB-ET (energi baru-dan energi terbarukan), Mulyanto menyarankan pmerintah jangan terpengaruh dengan intervensi asing mengenai energi terbarukan ini.

“Jangan tergopoh-gopoh dan manut saja didikte oleh pihak internasional. Lalu ujung-ujungnya yang dikorbankan adalah rakyat dengan meningkatnya tarif listrik,” paparnya.

Dengan adanya energi terbarukan dan pemerintah menghapus layanan daya 450VA, justru akan makin membebani rakyat kecil. Seharusnya pemerintah tetap memberikan subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu, terlebih kondisi ekonomi saat ini sedang sulit akibat pandemi.

"Jangan subsidinya ikut dihapus. Ini akan memberatkan rakyat. Kemudian perpindahan daya listrik PLN dari 450 VA ke 900 VA tersebut diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun,” tegasnya.

Mulyanto juga meminta Pemerintah berkonsultasi dahulu dengan Komisi VII DPR RI, yang menangani masalah energi ini, sebelum mengambil kebijakan terkait listrik, yang berdampak luas bagi masyarakat. Kalau caranya seperti ini, sudah melanggar pakem ketatanegaraan, kata Mulyanto.

"Komisi VII DPR RI dalam waktu dekat akan memanggil pihak terkait meminta keterangan soal ini,” demikian Mulyanto.

PLN tengah mengalami oversupply listrik sebanyak 6 Giga Watt (GW). Padahal tahun depan ada pembangkit listrik baru yang akan beroperasi dan menambah oversupply listrik sebesar 1,4 GW menjadi total 7,4 GW.

Di sisi lain, pemerintah sedang menggemborkan produksi listrik dari Energi Baru dan Energi Terbarukan. Listrik EBET akan masuk di tahun 2030. Bila ini terjadi, maka diperkirakan oversupply listrik yang dihadapi oleh PLN akan semakin membengkak, menjadi 41 GW.

Populer

Jokowi Kumpulkan Relawan di GBK, Sekjen PDIP: Banyak Manipulasi

Senin, 28 November 2022 | 05:22

Jateng, UMR Paling Rendah di Tanah Air

Sabtu, 03 Desember 2022 | 02:48

Ubed: Gugatan Cucu Bung Hatta Terhadap Jokowi Beri Warna Politik Baru Saat Krisis Demokrasi

Sabtu, 03 Desember 2022 | 20:40

Ferry Mursyidan Baldan Diduga Terkena Serangan Jantung usai Minum Obat Sakit Gigi di Parkiran Bidakara

Jumat, 02 Desember 2022 | 15:46

Kepala BP2MI Minta Perang, Andi Sinulingga: Di Otaknya yang Berbeda Itu Lawan

Minggu, 27 November 2022 | 23:01

Analisis Hukum Kasus Ferdy Sambo

Sabtu, 26 November 2022 | 04:42

Buntut Pernyataan Nyeleneh, Bahlil Dilaporkan Sejumlah OKP ke Bareskrim Polri

Jumat, 25 November 2022 | 03:30

UPDATE

Komentari Foto Kaesang-Erina, Veronica Koman: Gak Pernah Bicara Penderitaan Orang Papua, Tau-tau Pakai Pakaian Adat Papua

Senin, 05 Desember 2022 | 22:02

Segera Gantikan Andika Perkasa, Ini Harapan Mahfud MD untuk Laksamana Yudo Margono

Senin, 05 Desember 2022 | 21:57

Dahului Presiden, Mahfud MD Sudah Ucapkan Selamat ke Laksamana Yudo Margono

Senin, 05 Desember 2022 | 21:30

Data Indef, Indonesia Butuh Jutaan Tenaga Kerja Bidang Digital

Senin, 05 Desember 2022 | 21:29

Diusulkan Jadi Cawapres, Erick Thohir: Saya Bukan Orang Partai Masih Fokus Bekerja untuk BUMN

Senin, 05 Desember 2022 | 21:14

Raker Bersama BUMN, Komisi VI DPR Soroti Banjir Bandang Kalibaru

Senin, 05 Desember 2022 | 21:12

Pengamat: Gugatan Cucu Bung Hatta Harusnya Bikin Jokowi dan Mendagri Sadar

Senin, 05 Desember 2022 | 21:04

Bantuan Ketum dan Ketda Bhayangkari Jatim untuk Korban Erupsi Gunung Semeru Mulai Disalurkan

Senin, 05 Desember 2022 | 21:00

RKUHP Semua Hal Diatur Negara, Mau jadi Negara Komunis Kita?

Senin, 05 Desember 2022 | 20:55

Imbas Penerbitan Perppu Pemilu Mundur, KPU Tetap Undi Nomor Urut Parpol

Senin, 05 Desember 2022 | 20:27

Selengkapnya