Soal Kebocoran Data, Nuning Kertopati Sebut Belum Siapnya Stakeholder Hadapi Perubahan Siber

Kebocoran data sudah menjadi trend global termasuk Indonesia sejak awal pandemi Covid-19. Bocornya data di Indonesia diawali dengan 91 juta akun di Tokopedia lalu berlanjut data di BPJS, KPU, Polri, Pertamina, BI, BUMN dan sejumlah lembaga atau kementerian lainya.

Demikian antara lain pendapat pengamat intelijen, keamanan dan militer Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati soal isu bocornya data yang disebut ulah hecker Bjorka beberapa hari terakhir ini.

Nuning sapaan akrabnya mengatakan, kebocoran data yang cukup menyedot perhatian publik ialah ketika data di Kementerian Kesehatan dan data registrasi nomor seluler di Kominfo dan data pemilih KPU tersebar di internet.
 

 
“Awalnya kasus kebocoran data ini tidak mendapatkan perhatian publik secara massif, namun dengan hadirnya aktor Bjorka yang viral menyebabkan perhatian masyarakat berpaling,” kata Nuning kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa malam (13/9).

Nuning membeberkan, mengapa Bjorka mendapat perhatian publik lantaran menyerang Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, lalu mengancam akan membocorkan data leaks istana dan sudah dilakukan.

“Terakhir yang membuat viral karena Bjorka menyerang Denny Siregar sehingga mendapatkan banyak balasan viral di Twitter,” kata Nuning.

Namun inti pokok mengapa data pribadi di Indonesia ini mudah sekali bocor menurut dia kurangnya kesiapan stakeholder dalam menghadapi arus perubahan di dunia siber.

“Penyebab utama banyaknya kebocoran data di tanah air antara lain: ketidaksiapan stakeholder menghadapi arus kencang perubahan siber terlihat dari belum adanya UU PDP, UU KKS yang pada akhirnya lembaga negara serta kementrian ini tanpa petunjuk jelas dan tegas dalam melakukan digitalisasi serta pengamanan siber di Lembaga masing-masing,” pungkas Nuning.

Lalu, penyebab lainya menurut dia, adalah banyaknya sistem informasi aplikasi yang dibangun lebih dari 24 ribu aplikasi dan lebih dari 2.700 database yang hanya memiliki sistem pengamanan seadanya.

“Bahkan aplikasi yang tidak terpakai masih banyak yang online dengan tanpa pengawasan sama sekali, alias diabaikan,” ungkap dia.

Disamping itu, kesadaran keamanan informasi belum dimiliki oleh pemimpin dan kesadaran masyarakat juga masih sangat lemah lantaran masih menganggap ancaman siber itu tidak nyata.

“Padahal siber ini senjata yang paling ampuh untuk kuasai dunia,” pungkas Nuning.