Berita

Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid saat RDP dengan Bank Himbara/Repro

Bisnis

Nusron Wahid Minta BI Relaksasi Kebijakan Giro Wajib Minimum

SELASA, 13 SEPTEMBER 2022 | 14:40 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Bank Indonesia selaku bank sentral didesak melakukan relaksasi kebijakan tentang giro wajib minimum (GWM).

Demikian disampaikan anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (13/9).

Nusron mendesak BI karena target penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) tahun 2023 meningkat dari Rp 373 triliun menjadi Rp 460 triliun.


"Dengan angka giro wajib minimum saat ini yaitu 9 persen, jelas akan membuat likuiditas perbankan menyusut, dan ujungnya berdampak pada melambatnya penyaluran kredit. Karena itu, hatus dilakukan relaksasi," kata Nusron Wahid dalam Raker Komisi VI dengan Bank Himbara, Selasa (13/9).

GWM adalah simpanan yang wajib ditempatkan oleh perbankan di Bank Indonesia. Aturan giro minimum bank konvensional kembali dikerek menjadi 7,5 persen pada 1 Juli 2022, dan menjadi 9 persen mulai 1 September 2022.

Menurut Nusron, dengan kenaikan GWM ini dikhawatirkan bank akan mengerem kredit yang dikucurkan dengan argumentasi pemenuhan kewajiban terlebih dahulu.

"Itulah yang kemudian dikhawatirkan bisa berpengaruh pada melambatnya ekspansi dunia usaha," ujar Nusron.

Wakil Ketua Umum PBNU ini mengungkapkan, jika tidak ada relaksasi dari BI, dikhawatirkan akan mengurangi kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit dan pembiayaan kepada dunia usaha.

"Bahkan, bisa jadi akan mengurangi juga kemampuan perbankan dalam partisipasi pembelian SBN untuk pembiayaan APBN," terang Nusron.

Untuk relaksasinya, usul Nusron, kalau bisa GWM-nya dikurangi.

"Cukup 1 persen saja. Supaya tidak memberatkan bank. Apalagi saat ini sedang tidak terjadi krisis. Inflasi juga terkendali. Sehingga tidak perlu khawatir kalau uang yang beredar berlimpah," tegas Nusron.

Nusron menambahkan, yang dibutuhkan negara saat ini adalah menggenjot pertumbuhan. Karena itu, dibutuhkan banyak kredit, supaya ekonomi menggeliat.

"Apalagi bank-bank Himbara juga diharuskan untuk membantu berbagai program pemerintah seperti KUR dan program-program lainnya," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya