Berita

Pembicara dan peserta diskusi bertajuk "Polisi: Kemarin, Hari Ini dan Esok"/Ist

Politik

Diskusi Bareng Puluhan Mahasiswa PTIK, Nagara Institute Singgung Bahaya "Tentakel" Politik di Polri

SELASA, 13 SEPTEMBER 2022 | 13:48 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sejumlah persoalan yang muncul belakangan di tubuh Polri menjadi bahan diskusi puluhan mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) bersama Nagara Institute.

Direktur Eksekutif Nagara Institute Akbar Faizal menjelaskan, sebanyak 30 mahasiswa perwira polisi PTIK datang ke kantornya, untuk membahas tentang HAM dan Demokrasi dalam kaitannya dengan tupoksi Polri.

Dia menuturkan, para mahasiswa S2 PTIK ini berdebat dengan para narasumber yang dihadirkan Nagara yakni pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie, anggota Watimpres Irjen Pol (Purn) Sidarto Danusubroto, dan Komjen Pol Dharma Pongrekun yang juga bekas Waka BSSN.


Diskusi bertajuk "Polisi: Kemarin, Hari Ini dan Esok" yang dipandu oleh mantan Anggota DPR RI Oheo Sinapoy berlangsung di Kawasan Jakarta Selatan, Senin kemarin (12/9).

"Banyak bagian membahas kasus dari berbagai sudut pandang," ujar Akbar melalui keterangan tertulisnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (13/9).

Sebagai lembaga yang fokus pada isu demokratisasi dan Kenegaraan, Akbar menjelaskan bahwa Nagara Institute membedah Kasus Ferdy Sambo sebagai pemantik diskusi.

Kata Akbar, kasus ini patut dijadikan momentum pembenahan institusi kepolisian secara sistemik, termasuk "memutus hubungan" saling menguntungkan di luar tupoksi antara oknum Polri khususnya di tingkat elit dengan para politisi.

"Ada banyak tentakel politik yang bekerja di internal Polri sehingga wajah Polri hari ini kehilangan bentuk," tuturnya.

"Sempurna keadaannya sebab Polri juga menyediakan diri untuk dimanfaatkan. Kita bisa melihat itu dalam banyak kasus relasi kuasa antar lembaga negara," sambung mantan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem ini.

Sementara itu, Sidarto Danusubroto yang menjadi salah satu narasumber menilai, polisi saat ini hanya bisa dievaluasi dan diperbaiki dengan pendekatan perbaikan peraturan perundang-undangan (by law).

Namun, kata ajudan terakhir Bung Karno ini, ide ini bukan perkara mudah karena menyangkut political will daripada pembuat undang-undang yang saat ini juga nyaman untuk menggunakan polisi sebagai alat kekuasaan.

Sementara itu, Connie Rahakundini mengkritik sistem dan jenjang komando yang ada di kepolisian yang menurutnya sama dengan komando yang ada pada militer.

"Inilah penyebab mengapa kasus Ferdy Sambo yang notabene sebenarnya kasus pembunuhan biasa yang harusnya selesai cepat namun melebar menjadi diskusi publik dan lalu menjadi tuntutan perbaikan total di tubuh kepolisian,” jelas Connie.

Ditambahkannya, kasus Ferdy Sambo adalah bukti bahwa sistem komando model militer di internal Polri membuat banyaknya oknum polisi terseret hingga mencapai 97 orang dari berbagai level pangkat, dari jenderal bintang dua hingga pangkat terendah dalam polri yakni Bharada.

Sementara itu, Komjen Pol Dharma Pongrekun berpendapat, wajah polisi hari ini adalah dampak dari konsep pendidikan di Indonesia yang menjadikan nilai atau angka acuan untuk mengukur segala ukuran pencapaian.

"Salah satu akibatnya, polisi dalam karirnya selalu mencari dan merebut angka tersebut sebanyak-banyaknya demi karir. Penerjemahan angka tadi bisa dalam banyak bentuk dan makna," katanya.

Salah satu poin penting dari paparan jenderal polisi bintang tiga aktif ini adalah loyalitas berlebihan kepada atasan dan atau senior dalam internal Polri telah sampai pada tahapan merusak nilai-nilai Tribrata.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya