Berita

Politikus PKS, Mulyanto/Net

Politik

Pemerintah Ngaku Rugi Jual Pertamax, Legislator PKS: Aneh Bin Ajaib!

SELASA, 13 SEPTEMBER 2022 | 12:41 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan pemerintah seperti yang disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir bahwa PT Pertamina merugi menjual BBM jenis Pertamax RON 92 dinilai aneh.

Untuk itu, pemerintah harus membuka data Harga Pokok Produksi (HPP) bahan bakar produksi perusahaan pelat merah tersebut.

 "Bagaimana bisa badan usaha melakukan aksi jual rugi. Ini sama saja aksi bunuh diri bagi perusahaan," kritik anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (13/9).


Politikus PKS ini menambahkan, apabila Pertamina jual rugi BBM jenis Pertamax, maka semua pihak yang terlibat perlu dimintai pertanggungjawaban.

“Apakah Menteri BUMN dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) menyetujui aksi jual rugi ini. Kalau jawabnya 'ya', maka ini adalah kondisi yang aneh bin ajaib," tegasnya.
 
Lebih jauh Mulyanto menyinggung, bagaimana mungkin badan usaha akan tumbuh sehat kalau secara terencana dan legal dilakukan aksi jual rugi terhadap produk-produknya. Sebab hal itu sama saja menjerumuskan usaha ke jurang kehancuran.
 
Terkait harga jual BBM jenis Pertamax RON 92, Mulyanto menilai harga jual jenis itu di Indonesia relatif mahal. Dibandingkan dengan BBM nonsubsidi Petronas Malaysia RON 97 harganya hanya 4,2 RM atau Rp 14.190 per liter.
 
Artinya, kata dia, BBM Petronas ini lebih murah sebesar Rp 310 per liter daripada harga Pertamax yang saat ini mencapai Rp 14.500 per liter. Fakta itu menurut Wakil Ketua Fraksi PKS ini, cukup menggelitik.

Bahwa harga BBM nonsubsidi Petronas dengan angka RON 97, ternyata lebih murah sebesar Rp310 per liter dibandingkan dengan harga jual Pertamax RON 92.
 
"Dan semakin aneh bin ajaib lagi, kalau Menteri BUMN menyatakan, bahwa dengan harga jual sebesar itu pun Pertamax RON 92 masih dalam kondisi jual rugi," tandasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya