Berita

Politikus PKS, Mulyanto/Net

Politik

Pemerintah Ngaku Rugi Jual Pertamax, Legislator PKS: Aneh Bin Ajaib!

SELASA, 13 SEPTEMBER 2022 | 12:41 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan pemerintah seperti yang disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir bahwa PT Pertamina merugi menjual BBM jenis Pertamax RON 92 dinilai aneh.

Untuk itu, pemerintah harus membuka data Harga Pokok Produksi (HPP) bahan bakar produksi perusahaan pelat merah tersebut.

 "Bagaimana bisa badan usaha melakukan aksi jual rugi. Ini sama saja aksi bunuh diri bagi perusahaan," kritik anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (13/9).


Politikus PKS ini menambahkan, apabila Pertamina jual rugi BBM jenis Pertamax, maka semua pihak yang terlibat perlu dimintai pertanggungjawaban.

“Apakah Menteri BUMN dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) menyetujui aksi jual rugi ini. Kalau jawabnya 'ya', maka ini adalah kondisi yang aneh bin ajaib," tegasnya.
 
Lebih jauh Mulyanto menyinggung, bagaimana mungkin badan usaha akan tumbuh sehat kalau secara terencana dan legal dilakukan aksi jual rugi terhadap produk-produknya. Sebab hal itu sama saja menjerumuskan usaha ke jurang kehancuran.
 
Terkait harga jual BBM jenis Pertamax RON 92, Mulyanto menilai harga jual jenis itu di Indonesia relatif mahal. Dibandingkan dengan BBM nonsubsidi Petronas Malaysia RON 97 harganya hanya 4,2 RM atau Rp 14.190 per liter.
 
Artinya, kata dia, BBM Petronas ini lebih murah sebesar Rp 310 per liter daripada harga Pertamax yang saat ini mencapai Rp 14.500 per liter. Fakta itu menurut Wakil Ketua Fraksi PKS ini, cukup menggelitik.

Bahwa harga BBM nonsubsidi Petronas dengan angka RON 97, ternyata lebih murah sebesar Rp310 per liter dibandingkan dengan harga jual Pertamax RON 92.
 
"Dan semakin aneh bin ajaib lagi, kalau Menteri BUMN menyatakan, bahwa dengan harga jual sebesar itu pun Pertamax RON 92 masih dalam kondisi jual rugi," tandasnya.

Populer

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

DPR: Penjualan Air Keras Tak Bisa Dilarang Total

Senin, 16 Maret 2026 | 12:16

DPP Arun Dukung Penutupan SPPG Nakal Sunat Anggaran

Senin, 16 Maret 2026 | 12:12

Jumlah Pemudik di Terminal Kalideres Menurun Dibanding Tahun Lalu

Senin, 16 Maret 2026 | 12:10

Perang di Ruang Server

Senin, 16 Maret 2026 | 12:04

Komisi III DPR Keluarkan Rekomendasi Perlindungan untuk Aktivis Andrie Yunus

Senin, 16 Maret 2026 | 12:03

Pos Kesehatan Disiapkan di Titik Keberangkatan Pemudik

Senin, 16 Maret 2026 | 12:02

DPR Siap Panggil Polisi Jika Penyelidikan Kasus Andrie Yunus Mandek

Senin, 16 Maret 2026 | 11:54

Emas Antam Turun Jelang Lebaran

Senin, 16 Maret 2026 | 11:40

Guterres Akui DK PBB Tak Mampu Hentikan Konflik Global

Senin, 16 Maret 2026 | 11:25

KPK Sita Rp1 Miliar Saat Geledah Rumah Kadis PUPR dalam Kasus Suap Bupati Rejang Lebong

Senin, 16 Maret 2026 | 11:16

Selengkapnya