Berita

Politikus PKS, Mulyanto/Net

Politik

Pemerintah Ngaku Rugi Jual Pertamax, Legislator PKS: Aneh Bin Ajaib!

SELASA, 13 SEPTEMBER 2022 | 12:41 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan pemerintah seperti yang disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir bahwa PT Pertamina merugi menjual BBM jenis Pertamax RON 92 dinilai aneh.

Untuk itu, pemerintah harus membuka data Harga Pokok Produksi (HPP) bahan bakar produksi perusahaan pelat merah tersebut.

 "Bagaimana bisa badan usaha melakukan aksi jual rugi. Ini sama saja aksi bunuh diri bagi perusahaan," kritik anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (13/9).


Politikus PKS ini menambahkan, apabila Pertamina jual rugi BBM jenis Pertamax, maka semua pihak yang terlibat perlu dimintai pertanggungjawaban.

“Apakah Menteri BUMN dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) menyetujui aksi jual rugi ini. Kalau jawabnya 'ya', maka ini adalah kondisi yang aneh bin ajaib," tegasnya.
 
Lebih jauh Mulyanto menyinggung, bagaimana mungkin badan usaha akan tumbuh sehat kalau secara terencana dan legal dilakukan aksi jual rugi terhadap produk-produknya. Sebab hal itu sama saja menjerumuskan usaha ke jurang kehancuran.
 
Terkait harga jual BBM jenis Pertamax RON 92, Mulyanto menilai harga jual jenis itu di Indonesia relatif mahal. Dibandingkan dengan BBM nonsubsidi Petronas Malaysia RON 97 harganya hanya 4,2 RM atau Rp 14.190 per liter.
 
Artinya, kata dia, BBM Petronas ini lebih murah sebesar Rp 310 per liter daripada harga Pertamax yang saat ini mencapai Rp 14.500 per liter. Fakta itu menurut Wakil Ketua Fraksi PKS ini, cukup menggelitik.

Bahwa harga BBM nonsubsidi Petronas dengan angka RON 97, ternyata lebih murah sebesar Rp310 per liter dibandingkan dengan harga jual Pertamax RON 92.
 
"Dan semakin aneh bin ajaib lagi, kalau Menteri BUMN menyatakan, bahwa dengan harga jual sebesar itu pun Pertamax RON 92 masih dalam kondisi jual rugi," tandasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Rupiah Undervalued: Cerita yang Terus Diulang

Senin, 27 April 2026 | 03:42

Truk Pengangkut Tembakau Terguling di Ruas Tol Jangli-Gayamsari

Senin, 27 April 2026 | 03:21

Pemerintahan Jokowi Berhasil Lakukan Kemiskinan Struktural

Senin, 27 April 2026 | 02:58

Menyorot Peran Indonesia dalam Stabilitas Asia Tenggara

Senin, 27 April 2026 | 02:35

Pakar Sebut Korporasi Kapitalis Penyebab Terjadinya Kemiskinan

Senin, 27 April 2026 | 02:12

Pemerintahan Jokowi Beri Jalan Lahirnya Fasisme

Senin, 27 April 2026 | 01:51

Bonus Rp1 Miliar untuk Pemain Persib Ternyata Berasal dari Maruarar Sirait

Senin, 27 April 2026 | 01:30

Strategi Memutus Rantai “Feederism” di Selat Malaka

Senin, 27 April 2026 | 01:12

Tiket Pesawat Tak Perlu Naik meski Harga Avtur Melonjak

Senin, 27 April 2026 | 00:45

Pelaku Penembakan di WHCD Dipastikan Beraksi Sendirian

Senin, 27 April 2026 | 00:42

Selengkapnya