Berita

Perempuan Afghanistan saat melakukan aksi protes kepada Taliban pada Agustus lalu/BBC

Dunia

Aktivis Afghanistan Desak Badan HAM PBB untuk Pantau Pelanggaran Taliban atas Hak Perempuan

SELASA, 13 SEPTEMBER 2022 | 11:18 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Perempuan Afghanistan mendesak Badan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengatasi diskriminasi gender di negara mereka.

"Hari ini, hak asasi manusia di Afghanistan tidak ada," ujar Mahbouba Seraj pada Senin (12/9) kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, dilansir dari The Strait Times.

Wartawan dan aktivis hak yang membuat permohonan berapi-api itu mengatakan bahwa mereka "muak dan lelah" dikarenakan telah kerap kali membunyikan alarm atas penipisan hak-hak perempuan dan anak perempuan di Afghanistan. Sampai saat ini mereka tidak melihat tindakan apa pun untuk mengatasi masalah tersebut.


Taliban telah merebut seluruh hak perempuan di Afghanistan dengan memberlakukan pembatasan keras kepada perempuan dan anak untuk mematuhi visi keras mereka tentang Islam sejak kembali berkuasa pada Agustus tahun lalu.

Kelompok garis keras itu telah menutup sekolah menengah perempuan di sebagian besar provinsi dan melarang perempuan bekerja di pemerintahan.  Mereka telah secara efektif membuat perempuan keluar dari kehidupan publik.

"Perempuan di negara itu,  tidak ada. Kami sudah terhapus," kata Seraj kepada dewan selama debat yang secara khusus berfokus pada hak-hak perempuan dan anak perempuan di Afghanistan.

Seraj dan yang lainnya mengimbau kepada badan ham PBB untuk mengambil tindakan apa pun yang mungkin dilakukan untuk memperbaiki situasi. Lebih lanjut ia menyarankan kepada dewan agar membuat kelompok ahli independen untuk memantau semua pelanggaran, dengan tujuan agar Taliban mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada perempuan.

"Hanya Tuhan yang tahu kekejaman seperti apa yang tidak dilaporkan," dia memperingatkan.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Permintaan Chip AI Dongkrak Saham Intel hingga 24 Persen

Sabtu, 25 April 2026 | 12:18

Apa Itu UNCLOS? Dasar Hukum Jadi Acuan Indonesia di Selat Malaka

Sabtu, 25 April 2026 | 12:03

Purbaya Siap Geser hingga Non-Job Pegawai Pajak Bermasalah

Sabtu, 25 April 2026 | 12:02

Jalan Mulus Kevin Warsh ke Kursi The Fed, Dolar AS Langsung Terkoreksi

Sabtu, 25 April 2026 | 11:45

Subsidi Motor Listrik Disiapkan Lagi, Pemerintah Bidik 6 Juta Unit

Sabtu, 25 April 2026 | 11:16

IHSG Sepekan Anjlok 6,61 Persen, Kapitalisasi Pasar Menciut Jadi Rp12.736 Triliun

Sabtu, 25 April 2026 | 10:59

Rupiah Melemah, DPR Desak Pemerintah Jaga Daya Beli Rakyat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:48

Wamen Ossy Gaspol Benahi Layanan Pertanahan: Target Tanpa Antrean dan Lebih Cepat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:27

Ketergantungan pada Figur, Cermin Lemahnya Demokrasi Internal Parpol

Sabtu, 25 April 2026 | 10:02

Netanyahu Akui Sempat Jalani Terapi Kanker Secara Diam-diam

Sabtu, 25 April 2026 | 09:51

Selengkapnya