Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat GMNI Arjuna Putra Aldino/RMOL
Kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) ditengah laba Pertamina naik dua kali lipat di tahun 2022 dipertanyakan oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMN).
Hal itu ditanyakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat GMNI Arjuna Putra Aldino saat forum Dialog Terbuka Penyampaian Aspirasi Kelompok Cipayung Plus bersama Kelompok masyarakat yang dilaksanakan di Margasiswa Senin (12/9) dengan tema “Kenaikan Harga BBM Kepentingan Siapa? Masalah atau Solusi?â€.
Diungkapkan Arjuna, data yang dirilis majalah Fortune, laba Pertamina naik dua kali lipat, Pertamina mencatat pendapatan sebesar Rp 820,659 triliun dengan laba bersih Rp 29,191 triliun.
"Pertamina mencatat laba bersih terhadap pendapatan sebesar 3,6 persen, bahkan Pertamina masuk 500 perusahaan migas global terbesar. Kenapa harga BBM dinaikkan ditengah Pertamina untung berlipat?â€, tanya Arjuna
Dalam acara itu, Arjuna juga menyoroti adanya kenaikan kompensasi kepada Direksi dan Komisaris dengan total Rp 446 miliar. Hal ini tercantum dalam Laporan Keuangan Pertamina tahun 2021.
Menurut Arjuna, kenaikan kompensasi kepada direksi dan komisaris Pertamina memperlihatkan pejabat pengelola energi kita tidak sensitif dengan kehidupan masyarakat yang masih sulit. Kata Arjuna, terkesan berpesta pora ditengah penderitaan rakyat.
“Ini pertunjukan yang buruk, tidak mencerminkan empati sebagai penyelenggara negara," tambah Arjuna
Dasar data yang menjadi rujukan pengambilan kebijakan subsidi BBM juga dipertanyakan oleh Arjuna. Masalahnya menurut Arjuna, data konsumsi BBM berbeda-berbeda versi antar kementerian dan lembaga.
Ia pun mempertanyakan dasar yang dijadikan rujukan pemerintah untuk memproyeksikan anggaran subsidi energi sebesar Rp 502 triliun. Ia mengkritik masing-masing lembaga seperti Kementerian ESDM, Pertamina dan BPS yang memiliki dasar data sendiri-sendiri.
"Jangan sampai ini gelap, tidak transparan, rawan penyelewengan anggaran," ungkap Arjuna
Agenda ini dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Sekretariat Jenderal PHI dan Jamsos, Agatha Widianawati. Serta juga dihadiri oleh Ketua Umum Kelompok Cipayung Plus, Ketua Umum HMI, PMII, GMNI, GMKI, PMKRI, KMHDI, dan elemen mahasiswa lainnya.
