Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie/Net
Dugaan pembobolan data Presiden Joko Widodo hingga data warga dan pemilih pemilu terjadi karena karakteristik kepemimpinan yang lemah.
Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie melihat, lemahnya karakteristik kepemimpinan di Indonesia sangat terlihat dari komunikasi sejumlah menteri terkait kebocoran data.
Menteri yang mengomentari soal kebocoran data ini di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang menyatakan data penduduk yang terdapat di aplikasi PeduliLindungi aman disimpan Kemenkominfo.
Sementara, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir justru menyampaikan kabar sebaliknya, yakni menyebut data penduduk di aplikasi PeduliLindungi hilang.
Pernyataan berbeda juga disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, yang menyatakan serangan siber tugas Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Kemudian, BSSN menanggapi pernyataan Menkominfo tersebut dengan menyatakan "kebocoran (data) tanggung jawab bersama".
"Ini karena Jokowi tak tegas, lemah dalam manajerial dan mengatur pemerintahan. Jadi para menterinya pun kelihatan tak kompak dan akur," ujar Jerry kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (12/9).
Kebocoran data sudah terjadi berkali-kali kali dalam beberapa pekan ini. Dimana yang pertama heboh adanya pembobolan 1,3 miliar data pengguna nomor telepon seluler oleh
hacker bernama Bjorka.
Tak cuma itu, Bjorka juga memposting di sebuah forum jual beli online ilegal
Breach Forum data 105 juta pemilih pemilu yang dibanderol 5.000 dolar AS. Teranyar, data pribadi Presiden Jokowi juga dijual di forum yang sama oleh Bjorka.
"Memang dua pribahasa patut digunakan untuk menggambarkan pemerintahan Jokowi, yakni
tong kosong nyaring bunyinya dan
lempar batu sembunyi tangan," demikian Jerry.
