Berita

Penggerebekan kantor pinjol ilegal oleh aparat kepolisian/Ist

Politik

Nasabah Pinjol Bunuh Diri, DPD Minta OJK Masifkan Sosialisasi Literasi Keuangan

SENIN, 12 SEPTEMBER 2022 | 00:38 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Tingginya minat masyarakat terhadap tawaran pinjaman online (pinjol) ilegal kembali menimbulkan korban yang mengalami ancaman dan tekanan jiwa yang berujung bunuh diri.

Fenomena pinjol di satu menjadi solusi keuangan yang sangat digandrungi masyarakat, namun mekanisme penagihan yang tidak manusiawi sering kali menjadi ancaman secara psiko-sosial.

Adalah GRD (30) pria yang berprofesi sebagai perawat asal Jalan Suripto, Surabaya nekat mengakhiri hidupnya lantaran terjerat pinjol. Ia juga mendapat teror karena tak bisa membayar cicilan pinjolnya.


Menanggapi hal tersebut, Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengaku sangat prihatin dengan pilihan masyarakat yang tidak berhati-hati dalam memutuskan untuk mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan berbasis digital. Problemnya ada pada rendahnya literasi keuangan masyarakat kita.

"Perkembangan teknologi dan informasi hampir selalu menimbulkan motif kejahatan sosial Ekonomi, terutama yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Masyarakat harus dibekali dengan Literasi keuangan yang memadai", ungkap Sultan di Jakarta, Minggu (11/9).

Mantan wakil Gubernur Bengkulu itupun mengungkapkan bahwa berdasarkan survei OJK, indeks literasi keuangan kita masih hanya 38,03 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan nasional sebesar 76,19 persen. Artinya terdapat gap yang sangat beresiko bagi masyarakat Indonesia yang cenderung ceroboh dalam mengambil keputusan keuangan.

"Kami mendorong Pemerintah melalui OJK untuk memasifkan sosialisasi terkait potensi dan motif kejahatan keuangan di era digital demi meningkatkan kualitas literasi keuangan masyarakat. Dampak rendahnya kualitas literasi keuangan bahkan memakan korban masyarakat yang tergolong berpendidikan di banyak daerah", tutupnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya