Berita

Presiden Joko Widodo saat meninjau pasar tradisional/Net

Politik

Pemulihan Ekonomi yang Dilakukan Jokowi Bikin Kesejahteraan Meningkat

MINGGU, 11 SEPTEMBER 2022 | 23:50 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Pemulihan ekonomi yang terus digencarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin terwujud nyata. Hal itu turut berimbas pada peningkatan tingkat kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat.

Wakil Ketua II DPRD Kota Tarakan Yulius Dinandus mengatakan, komitmen penuh terus dipegang teguh Jokowi. Terutama dalam upaya mewujudkan pemulihan ekonomi akibat dampak dari pandemi Covid-19.

Dia mengungkapkan, sejumlah kebijakan ekonomi yang diluncurkan Jokowi menjadi stimulus positif dalam menciptakan pemulihan. Penerapan kebijakan yang selalu dioptimalkan membuahkan hasil menuju arah perbaikan ekonomi.


"Apa yang sudah dilakukan presiden kita sekarang dalam bentuk pengembangan kesejahteraan yang merata," ujar Yulius di Tarakan, Kalimantan Utara, Minggu (11/9).

Dia menambahkan, keberhasilan Jokowi dalam menangani pandemi sukses membuat perekonomian masyarakat tetap terjaga. Stabilitas ekonomi yang tercipta bukan hanya di kota tapi juga hingga pelosok.

Kondisi demikian menciptakan kenaikkan tingkat kesejahteraan di masyarakat. Dampak positifnya, tambah dia, dapat mengikis ketimpangan sosial antar masyarakat di seluruh wilayah Tanah Air.

Imbas positifnya, dia melanjutkan, terbukti mampu menguatkan rasa kepedulian antar sesama masyarakat. Sehingga semakin menumbuhkan semangat persatuan Indonesia kepada seluruh lapisan masyarakat.

"Nilai-nilai yang sifatnya pemerataan yang akhirnya muncul kesejahteraan. Kemudian akan muncul efek bahwa kita merasa satu sebagai negara di Indonesia ini," tandas Yulius.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Haji Isam Temui Seskab Teddy, Bahas Investasi Pertambangan hingga Hilirisasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:17

Kolombia Ubah Sikap, Kini Akui Kedaulatan Maroko atas Sahara

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:02

KPK Periksa 2 ASN Pemkot Bengkulu dalam Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:01

Jelang Sidang Tahunan MPR, Pemerintah Matangkan Persiapan Pidato Kenegaraan Prabowo

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:56

Bitcoin Menguat Berkat Derasnya Aliran Dana ETF

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:49

Keamanan Data Pajak Jadi Prioritas Usai Kebakaran Bapenda

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:45

Destry Damayanti Resmi Jadi Calon Tunggal Gubernur BI

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:36

Kejagung Periksa 16 Saksi di Kasus BGN, 10 di Antaranya Direktur Perusahaan

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:32

Greenland Tolak Aktivitas Perusahaan AS di Tengah Ancaman Aneksasi Trump

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:27

Gibran Jadi Presiden Solusi atau Petaka?

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:26

Selengkapnya