Irak Khawatir China Gunakan Perjanjian Ekonomi untuk Ambil Alih Minyak di Negaranya

Runtuhnya satu persatu negara berkembang ke dalam krisis ekonomi setelah membuat perjanjian keuangan dengan China, telah membawa kekhawatiran yang sama pada Irak yang juga ikut berurusan dengan bantuan ekonomi Beijing.

Pengaruh China yang berlebih di Irak, melalui kebijakan ekonominya dikhawatirkan mendorong pengambilalihan kontrol penuh Beijing pada minyak Baghdad.

Seperti dimuat ANI News pada Minggu (11/9), sejauh ini banyak cara yang telah China lakukan untuk mengambil alih dominasi minyak Irak. Namun, setiap upaya yang dilancarkan selalu digagalkan oleh Kementerian Perminyakan Irak.

Irak dan China telah menandatangani perjanjian ekonomi untuk mendanai proyek infrastruktur besarnya sejak tahun 2019 dengan imbalan ekspor minyak ke Beijing.

Perjanjian tersebut digunakan China sebagai celah untuk memasuki politik timur tengah, tempat di mana negara komunis itu menggantungkan pasokan minyak terbesarnya.

Menurut laporan Al Arabiya, ada indikasi bahwa pinjaman kredit China ke Irak dalam jangka 20 tahun itu mencapai Rp 148 triliun dan pihak Beijing meminta pengembalian berupa pengiriman 100 ribu barel minyak ke negaranya.

Kesepakatan itu datang pada saat Irak terdesak setelah menghadapi protes besar-besaran menuntut reformasi dan hukuman bagi tindak korupsi yang dilakukan pemerintah.

Beberapa warga Irak sangat menyayangkan adanya perjanjian yang mungkin saja akan merugikan Irak dan merupakan strategi China untuk mendominasi wilayah mereka.

Menurut The Washington Post, Beijing selalu menggunakan taktik licik untuk menjebak negara-negara berkembang dan kemudian melumpuhkan mereka secara ekonomi. Saat ini China tengah memainkan taktik yang sama dalam upaya menguasai negara Asia Barat itu.