Berita

Managing Director Political Economy and Policy Studies Anthony Budiawan/Net

Politik

Anthony Budiawan: Mana Studinya Pemerintah Kucurkan BLT sebagai Solusi Entaskan Kemiskinan

MINGGU, 11 SEPTEMBER 2022 | 16:45 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah mengklaim dengan mengeluarkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat di tengah kenaikan harga BBM bersubsidi bakal menurunkan angka kemiskinan yang kian meningkat setiap tahunnya.

Menyikapi hal tersebut, Managing Director Political Economy and Policy Studies Anthony Budiawan mengatakan, pemerintah perlu memberikan penjelasan secara transparan dan jujur terkait adil atau tidaknya kenaikan BBM ini untuk rakyat kecil.

“Harus diluruskan kenaikan BBM ini adalah adil atau tidak adil? Kalau itu tidak adi, mau dikasih Bansos apapun, sebetulnya itu kurang adil,” ucap Anthony kepada wartawan, Minggu (11/9).

Dia menegaskan, bantuan sosial yang diberikan pemerintah selama ini banyak yang kurang tepat sasaran. Kata Anthony, jika pemerintah mengeluarkan BLT sebagai kompensasi untuk masyarakat maka seharusnya tidak ada unjuk rasa di tengah masyarakat.

“Kalau ini sebagai kompensasi dan bisa diterima oleh masyarakat luas pasti di lapangan tidak ada terjadi demo-demo. Kalau kita melihat masih terjadi demo begini artinya masih masyarakat melihat ketidakadilan,” ujarnya.

“Jadi jangan dilihat masalah keadilan dari kenaikan harga BBM yang sebetulnya barang menguasai hajat hidup orang banyak dianggap selesai dengan BLT ini tidak boleh negara begitu,” imbuhnya.

Disinggung mengenai pemerintah memberikan BLT untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia, menurutnya perlu membuka studi atau penelitian mengenai hal tersebut.

"Pemerintahan yang sebatas klaim terus ya, mana studinya? Studinya kan tidak ada. Keluarkan studinya,biar bisa dicek dicounter oleh mereka yang mengerti,” katanya.

Anthony menuturkan kenaikan BBM ini akan meningkatkan kemiskinan lantaran akan menekan daya beli masyarakat dan laju inflasi akan semakin tinggi sejumlah bahan pokok akan mengalami peningkatan.

“Yang jelas adalah bahwa kenaikan BBM ini akan meningkatkan kemiskinan. Seperti yang saya katakan, pengeluaran BBM bagi mereka masyarakat untuk pendapatan rendah akan lebih banyak, sehingga mereka akan terancam risiko bahwa mereka harus mengurangi konsumsi keperluan-keperluan lainnya,” ujarnya.

“Mungkin bagi mereka yang benar-benar di bawah tidak bisa makan 3 kali lagi menjadi dua kali Harus itu itu kan kita tidak tahu itu kan harus diadakan penelitian-penelitian,” tutupnya.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Ini Kronologi Perkelahian Anggota Brimob Vs TNI AL di Sorong

Minggu, 14 April 2024 | 21:59

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Rusia Pakai Rudal Siluman Rahasia untuk Bombardir Infrastruktur Energi Ukraina

Jumat, 12 April 2024 | 16:58

Pemberontak Menang, Pasukan Junta Ngacir Keluar Perbatasan Myawaddy

Kamis, 11 April 2024 | 19:15

Megawati Peringatkan Bakal Terjadi Guncangan Politik Setelah Jokowi Jadi Malin Kundang

Kamis, 11 April 2024 | 18:23

Tim Kecil Dibentuk, Partai Negoro Bersiap Unjuk Gigi

Senin, 15 April 2024 | 18:59

UPDATE

Ketimbang Turun Jalan, TKN Prabowo-Gibran: Lebih Baik Kirim Karangan Bunga ke MK

Minggu, 21 April 2024 | 15:59

Taiwan Siap Diskusi Pendanaan Militer Baru dengan AS

Minggu, 21 April 2024 | 15:51

RUU Perampasan Aset Molor, Hinca Panjaitan: Coba Tanya Mbak Puan

Minggu, 21 April 2024 | 15:38

Idrus Marham: Turun ke Jalan Sama Saja Tidak Percaya MK

Minggu, 21 April 2024 | 15:25

Gagal Masuk PBB, Palestina Tinjau Ulang Hubungannya dengan AS

Minggu, 21 April 2024 | 14:57

Kehadiran Prabowo di MK Besok Belum Pasti

Minggu, 21 April 2024 | 14:54

Publik Harus Legawa soal Putusan MK

Minggu, 21 April 2024 | 14:25

61 Petani Muda Indonesia Siap Magang ke Taiwan

Minggu, 21 April 2024 | 14:24

Hinca Panjaitan Kasih Opsi Tutup atau Izinkan Judi Online

Minggu, 21 April 2024 | 14:16

Hakim MK Butuh Keberanian Tingkat Dewa Putuskan PHPU Pilpres

Minggu, 21 April 2024 | 14:00

Selengkapnya