Pemerintah Perlu Redam Aksi Penolakan BBM agar Tidak Ganggu Hajatan G20

Aksi berbagai elemen masyarakat perlu segera diredam oleh pemerintah dengan cara berkomunikasi yang baik. Dengan begitu, perhelatan G20 pada November mendatang bisa berjalan dengan aman.

Begitu kata Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL menanggapi maraknya aksi masyarakat menolak kenaikan harga BBM yang dikhawatirkan bisa merusak citra Indonesia di mata para pemimpin dunia, Minggu (11/9).

Menurutnya, tuntutan untuk membatalkan kenaikan BBM akan terasa sulit dilakukan oleh pemerintah.

"Kalau membatalkan menurut saya sulit ya karena tidak akan membantu. Meskipun nanti BBM turun, apakah nanti transportasi, harga barang turun? Kemudian tiba-tiba setelah G20 dinaikkan lagi (BBM) misalnya, nanti repot lagi,” ucap Mamit.

Dia berharap pemerintah melakukan komunikasi secara intens kepada masyarakat secara transparan terkait kenaikan BBM saat ini. Sebisa mungkin pemerintah harus membangun komunikasi dengan semua pihak untuk memberikan penjelasan.

Mamit mengakui dengan adanya demonstrasi kenaikan BBM akan merusak citra Indonesia di mata dunia. Terlebih, media asing kerap menyoroti Indonesia sebagai tuan rumah G20.

“Jadi demo enggak apa-apa tapi kondusif lah, jangan sampai rusuh-rusuh. Kalau sampai bajak-membajak SPBU jangan lah, demonya baik-baik saja,” tutupnya.