Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Rocky Gerung: Jokowi Serahkan Keputusan Naikkan BBM ke Naluri-naluri Para "Dukun"

SABTU, 10 SEPTEMBER 2022 | 14:23 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dianggap tidak tepat, lantaran bukan berdasarkan pertimbangan yang cukup matang dari Presiden Joko Widodo.

Analisis tersebut muncul dari pengamat politik Rocky Gerung, yang disampaikan dalam wawancara bersama wartawab senior Hersubeno Arief di kanal Youtube-nya, Sabtu (10/9).

"Jadi ini kekacauan di dalam koordinasi makro. Dan tentu yang koordinator utama presiden. Dia enggak paham apa yang terjadi," ujar Rocky.


Rocky memperhatikan, Jokowi hanya sekadar mendengar pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Makanya dia dengar semua masukan, dari Sri Mulyani, Luhut, Pertamina, macam-macam masukan akhirnya dia bingung sendiri tuh," tutur Rocky.

Lebih dari itu, Rocky menilai kapasitas Jokowi dalam membuat keputusan, khususnya dalam persoalan kenaikan harga minyak mentah dunia, tidak mumpuni.

Sehingga dia berkesimpulan, kebijakan kenaikan BBM yang kini berlaku dan tengah diprotes banyak masyarakat bukan murni keputusan dari pikiran Jokowi.

"Itu masalahnya, kalau kapasitas untuk mengolah informasi terbatas, sehingga akhirnya dia serahkan itu kepada naluri-naluri para dukun," cetusnya.

"Mungkin (bisikannya) 'ini saatnya menaikkan, kalau besok terlambat, ini saatnya untuk nipu, kalau besok ketahuan'," demikian Rocky menambahkan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya