Berita

Taliban saat mengumumkan kabinet sementaranya pada September 2021 lalu/Net

Dunia

Analis Politik: Akan Sulit Bagi Afghanistan untuk Membentuk Kabinet Resmi

SABTU, 10 SEPTEMBER 2022 | 10:37 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Meski sudah setahun berkuasa di Kabul, Taliban masih gagal membentuk kabinet resmi para pejabatnya sampai sekarang. Begitu menurut portal media lokal Afghanistan Tolo News yang dikupit oleh Ani News pada Jumat (9/9).

Hingga kini, walaupun penjabat kabinet telah dibentuk, namun kabinet formal masih belum diumumkan. Semua menteri masih menjabat sebagai penjabat kepala yaitu kepala kabinet sementara dalam masa transisi.

Menurut Zabiullah Mujahid, Juru bicara yang ditunjuk oleh Taliban ia mengaitkan ini dengan kurangnya konstitusi dan belum terbentuknya dewan, serta beberapa masalah lainnya terkait pemerintahan sebagai alasan utama mengapa "kabinet resmi" belum diumumkan.


Sementara beberapa pengamat politik mengungkapkan akan sulit bagi Afghanistan untuk membentuk kabinet resminya dikarenakan beberapa hambatan yang ada di negaranya.

“Di mana tidak ada undang-undang, hubungan antara rakyat dan pemerintah tidak terjalin dengan baik, struktur pemerintahan yang tidak ditentukan, tanggung jawab, kewajiban, serta tugas masing-masing kekuasaan pun tidak disebutkan. Akan sulit bagi Taliban untuk mengumumkan kabinet resminya," ujar Sayed Javad Sajadi, seorang analis politik.

Sementara pengamat politik lainnya, Aziz Marij menyerukan agar Taliban membangun pemerintahan yang normal dengan semua standar yang sesuai dengan legitimasi nasional. Kabinet harus segera dideklarasikan secara resmi jika Taliban benar-benar ingin bekerja untuk negara.

Mendeklarasikan kabinet secara resmi akan berguna bagi Afghanistan untuk bisa diakui secara internasional agar kerja sama dengan negara lain dapat segera terjalin, yang akan membantu Afghanistan untuk keluar dari krisis ekonominya. Di samping itu media lokal juga menyerukan agar keterwakilan perempuan harus dihadirkan dalam membentuk kabinet resminya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Budi Arie Bakal Dipolisikan soal Ucapan Percepatan Pemilu 2029

Senin, 07 September 2026 | 22:28

Teluk Bayur: Jangan Membangun Aset Tanpa Kargo

Senin, 07 September 2026 | 22:10

PLTP Gunung Ungaran Miliki Sejumlah Manfaat, Eksplorasi Layak Dilanjutkan

Senin, 07 September 2026 | 21:55

Purbaya Tak Ambil Pusing Pramono Ngotot Terbitkan Obligasi DKI Rp5,2 Triliun

Senin, 07 September 2026 | 21:35

BRI dan Serikat Pekerja BRI Tandatangani PKB 2026-2028

Senin, 07 September 2026 | 21:28

Wakapolri Minta Kecakapan Personel dalam Penanganan Bencana dan Konflik Sosial

Senin, 07 September 2026 | 21:15

Dua Pimpinan DPRD Kota Bengkulu Kompak Mangkir Panggilan KPK

Senin, 07 September 2026 | 20:50

Prabowo Instruksikan BRI dan BSI Siapkan Rekening untuk Masyarakat

Senin, 07 September 2026 | 20:48

OJK Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Pelanggaran Keterbukaan Informasi

Senin, 07 September 2026 | 20:46

Pemerintah Siapkan OMC Atasi Sebaran Abu Anak Krakatau di Empat Provinsi

Senin, 07 September 2026 | 20:31

Selengkapnya