Data Bocor, DPR RI Minta Segera Audit Keamanan Siber di Semua Kementerian dan Lembaga Negara

RMOL.  Terjadinya kebocoran data  beruntun pada kementerian dan lembaga negara di KPU cukup mengkhawatirkan, mengingat dua tahun kedepan Indonesia akan kembali mengadakan pemilu untuk memilih presiden dan kepala daerah.  

Dilaporkan, data yang teretas berisi informasi sensitif dari 105 juta warga Indonesia, meliputi nama lengkap, NIK, nomor KK, alamat lengkap, tempat dan tanggal lahir, usia, jenis kelamin, hingga keterangan soal disabilitas.

Menanggapi insiden tersebut, Anggota Komisi 1 DPR RI, Sukamta menilai kebocoran data tersebut menjadi tanda bahwa keamanan siber milik Indonesia sangatlah lemah sehingga ia meminta pemerintah segera melakukan audit keamanan siber pada seluruh kementerian dan lembaga negara.

"Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai leading sector segera lalukan audit keamanan siber di semua kementerian dan lembaga negara. Dari hasil audit, bisa segera ditindaklanjuti dengan melakukan penguatan sistem keamanan data," ujar Sukamta, dalam keterangan tertulisnya.

Sukamta menjelaskan bahwa Risiko dari kebocoran data berharga milik negara ini menjadi sangat besar jika jatuh ke tangan pelaku kejahatan siber dan sangat mungkin mengancam keamanan warga masyarakat Indonesia.

Lebih jauh, ia mengingatkan tantangan keamanan siber ke depan menjadi lebih tinggi, sebab penggunaan layanan dan transaksi digital untuk publik akan lebih banyak. Sehingga dibutuhkan regulasi pendukung yang dapat menguatkan terjaminya keamanan data warga.

"Disepakatinya RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) antara Komisi 1 dan Pemerintah tentu satu hal yang menggembirakan. Keberadaan regulasi ini harus segera diikuti dengan membuat rodmap, penataan lembaga, penguatan SDM dan peningkatan teknologi untuk membangun sistem keamaman siber yang kuat," pungkasnya.