Berita

Anggota DPD RI Fahira Idris/Ist

Politik

Aksi Tolak BBM Naik Meluas, Pemerintah Didesak Tidak Represif

KAMIS, 08 SEPTEMBER 2022 | 23:52 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Penyampaian pendapat atau aksi penolakan Kebijakan Pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang dilakukan berbagai elemen masyarakat semakin meluas ke berbagai wilayah di Indonesia.

Aksi itu harus dipandang sebagai hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang oleh konstitusi, negara diberikan perintah untuk memberikan perlindungan.

Oleh karena itu, jangan sampai ada tindakan represif aparat keamanan kepada semua elemen masyarakat yang melakukan aksi penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi.
 

 
Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, pentingnya semua pihak untuk sama-sama menahan diri terutama jika tensi jalannya aksi sudah mulai meningkat.

Kata Fahira, perjuangan penolakan kenaikan BBM bersubsidi dalam bentuk penyampaian pendapat di muka umum menjadi salah satu ekspresi masyarakat untuk menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak tepat terutama di situasi di mana masyarakat mulai menggerakkan kembali roda ekonominya yang tersendat akibat pandemi.
 
“Peserta aksi dan aparat keamanan sama-sama rakyat. Oleh karena itu, sedapat mungkin dihindari terjadi bentrok. Aparat keamanan menjauhkan tindakan-tindakan yang represif dan peserta aksi berupaya menjaga aksi tetap kondusif," demikian kata Fahira, Kamis (8/9).

Ia berharap petugas di lapangan bisa membedakan dengan jelas antara peserta aksi dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang sengaja ingin merusak jalannya aksi dengan melakukan provokasi dan tindakan anarkis.

Bagi Fahira, semua tindakan yang dilakukan petugas di lapangan saat mengawal aksi harus proporsional.
 
Menurut Fahira, berbagai elemen masyarakat terutama yang turun ke jalan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi sejatinya juga ingin fokus beraktivitas, bekerja atau berkuliah.

Namun demikian, berbagai elemen masyarakat ini terpaksa menggelar aksi karena kebijakan Pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi diyakini bakal mempersulit upaya rakyat yang saat ini baru saja ingin bangkit dari pandemi.

“Pemerintah punya kuasa untuk mengambil kebijakan menaikan BBM bersubsidi. Namun, dalam negara demokrasi seperti Indonesia, rakyat juga punya hak bahkan dilindungi haknya oleh konstitusi untuk menyampaikan pendapat menolak kebijakan tersebut,” pungkas Fahira Idris.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya