Berita

Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid/Net

Politik

All Out Tolak Kenaikan BBM, PKS Tidak Masalah Uang Pensiunan DPR Dipangkas Asal Presiden Juga

KAMIS, 08 SEPTEMBER 2022 | 13:32 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

PKS all out dalam menentang kenaikan harga BBM bersubsidi. Tidak hanya walk out saat rapat paripurna DPR, PKS juga siap untuk potong gaji anggota DPR demi memberi subsidi pada rakyat.

Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menekankan bahwa PKS sudah biasa memotong gaji para anggota fraksinya untuk kemaslahatan umat yang sedang kesusahan, misalnya pada saat terjadinya bencana alam dan juga Covid-19.

“Konsistensi PKS sudah lama terbukti ya. PKS sangat biasa untuk dipotong gajinya untuk membantu kepentingan masyarakat,” kata Hidayat kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (8/9).

Terkait dana pensiun anggota DPR yang terlalu besar bisa dijadikan pemerintah untuk menambal subsidi BBM, Hidayat berpendapat jangan hanya DPR saja yang dihapus uang pensiunnya, tapi pemerintah juga harus berani menghapus dana pensiun presiden, wakil presiden, menteri, hingga level walikota.

“Hendaknya fair, adalah semua jabatan politik juga diberlakukan yang sama. Presiden juga jabatan politik, wapres jabatan politik menteri jabatan politik dpd, walikota, bupati dsb jadi mestinya semua jabatan politik kalau mua dihapus dihapus semuanya. Jangan hanya DPR saja,” ucapnya.

Jika dibantingkan dengan gaji komisaris BUMN, kata Hidayat, gaji anggota dewan di Senayan tidak sebanding jika harus dipangkas lagi. Maka seharusnya, pemerintah memangkas gaji-gaji pegawai perusahaan pelat merah agar bisa memberikan bantuan kepada masyarakat.

"DPR berapa sih kalau dibanding dengan gaji presiden dan wapres, enggak ada apa-apanya. Termasuk juga gaji atau dana pensiun untuk para komisaris, di beragam BUMN, termasuk gaji dan bonus Pertamina. Jadi kalau mau dipotong, potong semua. Kalau mau dihapus, hapus semuanya, jangan hanya DPR saja,” tutupnya.

Populer

Walikota Semarang dan 3 Lainnya Dikabarkan Berstatus Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 13:43

KPK Juga Tetapkan Suami Walikota Semarang dan Ketua Gapensi Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 16:57

Walikota Semarang dan Suami Terlibat 3 Kasus Korupsi

Rabu, 17 Juli 2024 | 17:47

Pimpinan DPRD hingga Ketua Gerindra Sampang Masuk Daftar 21 Tersangka Korupsi Dana Hibah Jatim

Selasa, 16 Juli 2024 | 19:56

Kantor Rahim di Depok Ternyata Rumah Tinggal, Begini Kondisinya

Rabu, 17 Juli 2024 | 11:05

Pengusaha Tambang Haji Romo Diancam Dijemput Paksa KPK

Minggu, 14 Juli 2024 | 17:02

Duet Airin-Rano Karno Tak Terbendung di Pilkada Banten

Rabu, 17 Juli 2024 | 13:23

UPDATE

Pakar Jelaskan Perbedaan Asuransi TPL dengan Jasa Raharja

Sabtu, 20 Juli 2024 | 15:57

Lupa PDIP, Ribka Tjiptaning: Jokowi Harus Ketemu Saya Biar Normal

Sabtu, 20 Juli 2024 | 15:26

CEO CrowdStrike Minta Maaf Bikin Microsoft Lumpuh

Sabtu, 20 Juli 2024 | 14:58

Jelang Debutnya di 2025, EV Pertama Ferrari Sudah Diuji Ribuan Mil

Sabtu, 20 Juli 2024 | 14:48

Anggota DPA Harus Merepresentasikan Daerah

Sabtu, 20 Juli 2024 | 14:47

Buruh Tolak Wajib Asuransi Kendaraan Bermotor

Sabtu, 20 Juli 2024 | 14:31

Harga Minyak Akhir Pekan Ditutup Lemah, Lebih dari 2 Dolar AS

Sabtu, 20 Juli 2024 | 14:22

Nekat Bawa Ganja, Dua Pria Tanjung Priok Terancam 15 Tahun Bui

Sabtu, 20 Juli 2024 | 14:05

PDIP: Kudatuli Bikin Anak Tukang Kayu Bisa jadi Presiden

Sabtu, 20 Juli 2024 | 13:49

Saham CrowdStrike Anjlok 11 Persen Usai Bikin Microsoft Down

Sabtu, 20 Juli 2024 | 13:41

Selengkapnya