Berita

Anggota komisi I DPR RI Dave Laksono/Net

Politik

Sindir Kominfo Soal Hacker Jangan Ngehack, Dave Laksono: Gak Perlu Polisi, Cukup Bilang Maling Jangan Nyolong

RABU, 07 SEPTEMBER 2022 | 16:38 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi I DPR RI tak habis pikir dengan pernyataan Kominfo melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kominfo, Semuel Abrijani yang meminta para hacker untuk tidak melakukan hacking atau peretasan.

“Yang saya tanyakan ini karena hacker itu ya Pak, tidak cukup kalau hanya diminta jangan, stop hacking Pak gitu ya,” kata anggota komisi I DPR RI Dave Laksono dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Kominfo, Dewan Pers dan KPI, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9).

Menurut Dave, jika Kominfo hanya sekadar meminta para hacker tanpa ada upaya proteksi terhadap potensi peretasan, maka itu cenderung aneh karena tidak akan berarti apapun.  


“Kalau misalnya bisa begitu ya mungkin kita gak perlu polisi sama TNI lagi. Kita cukup bilang maling jangan nyolong. Negara lain jangan serbu gitu, nggak akan ada kejadian Rusia sama Ukraina gitu,” kata Dave menegaskan.

Menurut Politikus Golkar ini, Kominfo harusnya berupaya untuk memperkuat kemampuan proteksi data dengan anggaran yang besar dari negara.

“Tahun depan juga akan ada tambahan besar lalu juga ada permintaan yang juga lebih besar. nah apakah dana yang besar ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kemampuan,” demikian Dave.

Sebelumnya, Kominfo menitip pesan kepada hacker (peretas) agar tidak melakukan serangan siber di Indonesia.

Hal itu disampaikan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kominfo, Semuel Abrijani ketika melakukan konferensi pers di Gedung Kominfo, Jakarta Pusat, pada Senin (5/9).

"(Pesan untuk hacker) ya kalau bisa jangan nyerang lah. Karena tiap kali kebocoran data yang dirugikan ya masyarakat, kan itu perbuatan illegal access," kata Samuel.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya