Berita

Ketua KPK Firli Bahuri saat rapat kerja bersama komisi III DPR RI/Repro

Politik

KPK Minta Penambahan Anggaran Rp 432 Miliar, Komisi III: Cukup Nggak ?

RABU, 07 SEPTEMBER 2022 | 14:28 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) mengajukan tambahan anggaran senilai Rp 432 miliar untuk pencegahan dan penindakan dalam upaya membersihkan Indonesia dari praktik korupsi.

Seluruh fraksi di Komisi III DPR RI menyetujui anggaran yang diajukan KPK saat rapat kerja bersama Ketua KPK di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (7/9).

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan I Wayan Sudirta mempertanyakan kecukupan dana tersebut kepada Ketua KPK Firli Bahuri. Pasalnya, banyak pekerjaan rumah yang bakal dilakukan KPK, menurutnya penambahan dana tersebut dirasa kurang untuk menunjang kinerja KPK agar lebih baik.


"Yang paling mudah adalah kita mendukung kenaikan anggaran KPK. Karena, menurut berbagai media yang ada, belum pernah ada pelaporan transparansi keuangan KPK itu dipersoalkan masyarakat tapi apa benar 432 ini cukup gitu?” ucap Sudirta dalam rapat.

Sudirta mengatakan, PDIP mendukung usulan kenaikan Rp 432 miliar untuk KPK, namun KPK perlu memastikan angka tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan KPK.

“Pantas kita mendukung usulan kenaikan Rp 432 miliar pantas, tapi ini cukup nggak? Karena nanti kalau melihat uraian di halaman 25 di luar manajemen benar enggak ada penambahan seperti ini memadai? di situ ada pendidikan ada pencegahan ada penindakan dan koordinasi supervisi,” tambah Sudirta.

Selain Sudirta, anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Heru mendukung dan menyetujui penambahan anggaran KPK.

"Saya kira program pencegahan korupsi ini kita anggap berhasil. Namun kemudian dari paparan tadi pak ketua, justru terjadi penurunan anggaran dalam program pencegahan yang tentunya seharusnya ini perlu ditambah lagi anggarannya perlu didukung lebih baik lagi,” ucapnya.

"PKB setuju anggaran KPK ditambah,” imbuhnya.

Dari Fraksi Gerindra Habiburrokhman juga setuju dengan anggaran yang diajukan oleh KPK.

"Gerindra mendukung permintaan rekan-rekan soal tambahan anggaran senilai 432 milyar,” ucap Habiburrokhman.

Kemudian dari Fraksi Demokrat, Benny Kabur Harman juga menyetujui anggaran yang diajukan KPK untuk ditambahkan senilai Rp 432miliar.

"Jadi soal anggaran Saya tidak ada apa mau tambah silakan lah itu bukan itu isi kita bukan itu nambah kalau saya dari dulu apapun yang diminta oleh KPK anggarannya kalau bisa kita kasih kita stop bicara soal itu karena ini adalah lembaga yang sangat kita andalkan untuk Indonesia ini lebih baik di masa depan,” ucap Benny.

Lantas Fraksi PKS, Aboebakar Al Habsyi menuturkan bahwa angka yang diajukan Firli sangat sedikit untuk menunjang kinerja KPK.

"Prinsipnya, angka yang diminta tidak terlalu besar Pak Firli, kecil. Jadi kalau menurut saya angka-angka seperti ini Pak Bambang (ketua komisi III). Enggak perlu inilah, kalau mau tambah kita tambah lagi, tapi KPK ini kan tawadhu, lebih sederhana karena mengerti tidak boleh royal," tutup Habib Aboebakar.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya