Berita

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani/Net

Politik

Partai Demokrat Bebaskan Kader Ikut Aksi Tolak Kenaikan BBM

RABU, 07 SEPTEMBER 2022 | 01:43 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Merespons kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)  yang dinilai menambah benan rakyat, Partai Demokrat membebaskan kadernya untuk ikut turun aksi menolak kebijakan pemerintahan Joko Widodo.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, DPP Partai Demokrat khususnya Bappilu sejak minggu kedua Agustus yang lalu telah mengkomunikasikan kepada anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk mengambil langkah dan tindakan.

“Selain menyuarakan di Parlemen terkait penolakan ini, juga di 514 Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota juga diminta untuk melakukan aksi penolakan kenaikan BBM ini,” demikian kata Kamhar, Selasa (6/9).

Kamhar menekankan kepada kadernya untuk tidak perlu menangis dalam menyampaikan argumentasi penolakan kenaikan BBM ini sebagaimana aksi sandiwara elit-elit partai PDIP pada saat merespons kenaikan BBM di masa pemerintahan SBY.

Padahal, kata Kamhar, penguasa saat ini tidak perlu menaikkan harga BBM. Sebab, tak ada situasi yang benar-benar mendesak jika pemerintah benar-benar peduli dengan rakyatnya.

“Karenanya seluruh kader dibebaskan untuk ikut serta bersama rakyat melakukan unjukrasa menolak kenaikan BBM ini,” jelas Kamhar.

Ia bahkan tak segan mengimbau kadernya untuk mengajak keluarga TNI, keluarga Polri, keluarga PNS/ASN dan partai-partai lain untuk ikut turun kejalan dalam aksi damai.

Dalm catatan Demokrat, argumentasi beban APBN yang terlalu berat, sebenarnya masih banyak jalan yang bisa ditempuh jika benar-benar pro rakyat.

Salah satu caranya, bisa melalui relokasi penggunaan anggaran untuk meninjau ulang IKN dan infrastruktur yang tak prioritas, termasuk juga dengan jalan menekan tingkat kebocoran APBN.

Demokrat, kata Kamhar berpandangan, pemerintah mengambil jalan pintas dan jalan mudah untuk memenuhi segala ambisinya dengan memberikan beban kepada rakyat.

“Menaikan harga BBM untuk menekan beban APBN ini langkah paling instan dan paling mudah, tapi sekaligus juga menunjukkan pemerintah tak kreatif tak punya hati,” pungkas Kamhar.

Populer

Prabowo Perintahkan Sri Mulyani Pangkas Anggaran Seremonial

Kamis, 24 Oktober 2024 | 01:39

Karangan Bunga untuk Ferry Juliantono Terus Berdatangan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 12:24

Jejak S1 dan S2 Bahlil Lahadalia Tidak Terdaftar di PDDikti

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:30

UI Buka Suara soal Gelar Doktor Kilat Bahlil Lahadalia

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:21

Hikmah Heboh Fufufafa

Minggu, 20 Oktober 2024 | 19:22

Begini Kata PKS Soal Tidak Ada Kader di Kabinet Prabowo-Gibran

Minggu, 20 Oktober 2024 | 15:45

KPK Usut Keterlibatan Rachland Nashidik dalam Kasus Suap MA

Jumat, 25 Oktober 2024 | 23:11

UPDATE

Vonis Bebas Dibatalkan MA, Ronald Tannur kembali Ditangkap

Minggu, 27 Oktober 2024 | 19:45

Survei Indikator: Kejagung Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik

Minggu, 27 Oktober 2024 | 19:39

Kadin akan Bentuk Satgas Penyelesaian Utang UMKM

Minggu, 27 Oktober 2024 | 19:16

PKS Sumut Siap Menangkan Bobby-Surya

Minggu, 27 Oktober 2024 | 18:36

PDIP Pecat Kader yang Baru Dilantik DPRD

Minggu, 27 Oktober 2024 | 18:15

Usai Retreat Kabinet, AHY Ngaku Makin Memahami Kemauan Prabowo

Minggu, 27 Oktober 2024 | 18:09

Indikator: Mayoritas Masyarakat Percaya Prabowo Mampu Hadapi Tantangan Global

Minggu, 27 Oktober 2024 | 17:41

ITW Dorong Pemerintahan Prabowo Serius Atasi Kemacetan

Minggu, 27 Oktober 2024 | 17:36

Prabowo Harus Jaga Kepercayaan Publik dengan Sukseskan Program MBG

Minggu, 27 Oktober 2024 | 17:24

Citra Satelit Perlihatkan Rudal Israel Gempur Bekas Gudang Senjata Nuklir Iran

Minggu, 27 Oktober 2024 | 16:41

Selengkapnya