Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan/Net
Langkah pemerintah untuk memperkuat program perlindungan sosial kepada masyarakat tidak mampu di tengah turbulensi geopolitik dunia sangat penting dilakukan.
Dikatakan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, penguatan perlindungan sosial yang dilakukan pemerintah salah satunya dengan menyesuaikan kembali anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM).
"Data analisis intelijen ekonomi menunjukkan situasi global saat ini akan terus memberikan tekanan ekonomi ke seluruh negara, dan dampaknya terutama akan sangat terasa di kalangan yang rentan secara ekonomi," ujar Budi Gunawan dalam keterangannya, Selasa (6/9).
Budi menyampaikan, kenaikan harga pangan dan kebutuhan dasar sehari-hari, bisa dengan mudah menjadikan masyarakat rentan semakin turun ke level kemiskinan akut dan bahkan absolut.
Atas pertimbangan itulah, sambungnya, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk mengalihkan sebagian subsidi energi yang kurang efektif karena dinikmati oleh kalangan yang secara ekonomi lebih kuat menghadapi tekanan, yaitu kalangan mampu.
"Negara harus hadir memberikan perlindungan efektif. Ini yang melatarbelakangi keputusan pengalihan subsidi ini, agar fokus ke kelompok yang paling membutuhkan," terangnya.
Hal senada, pernah disampaikan ekonom Faisal Basri. Katanya, program subsidi BBM selama ini memang tidak tepat sasaran karena nyatanya tidak banyak masyarakat miskin menikmati itu.
Bahkan, kata Faisal, sebagian besar atau hampir 70 persen penikmat subsidi BBM subsidi adalah kalangan mampu dengan bermacam kendaraan pribadi.
"Subsidi BBM tampak tidak sejalan dengan tujuan tersebut karena ternyata orang miskin sedikit menggunakan BBM dari pada orang kaya. Sementara itu, subsidi BBM membutuhkan anggaran sangat besar," pungkasnya.
