Berita

Indeks implementasi Kurikulum Merdeka Mandiri/Net

Nusantara

Tertinggi Nasional, Implementasi Kurikulum Merdeka Mandiri di Jawa Timur Capai 76 Persen

SELASA, 06 SEPTEMBER 2022 | 13:33 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap mendukung penuh implementasi Kurikulum Merdeka yang menjadi program andalan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbud Ristek) dalam pemulihan pembelajaran pasca pandemi Covid-19.

Kurikulum yang berpusat pada minat dan bakat siswa dengan model pembelajaran yang berorientasi projectbased learning ini, disambut antusias satuan pendidikan di Jawa Timur.

Terbukti hingga setahun terakhir sebanyak 332 lembaga di Jawa Timur telah ditunjuk Kemdikbud Ristek untuk menjadi pilot project Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar, yaitu 204 SMK Pusat Keunggulan dan 128 SMA dan SLB Penggerak.


Pada 332 lembaga ini, Kemendikbud Ristek menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) khusus kepada kepala sekolah serta guru agar memahami dan mampu mengimplemetasikan kurikulum tersebut.

Selanjutnya, SMK Pusat Keunggulan serta SMA dan SLB Penggerak diharapkan dapat berperan sebagai pengampu bagi sekolah yang ada di sekitarnya.

Guna menyukseskan program ini, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan Jawa Timur juga mendorong satuan Pendidikan yang belum menerapkan Implememtasi Kurikulum Merdeka (IKM), untuk mengikuti secara Mandiri dengan belajar pada SMK Pusat Keunggulan serta SMA dan SLB Penggerak yang sudah ditetapkan oleh Kemdikbud Ristek.

Berdasarkan data yang diperoleh dari dashbooard IKM pada 5 Juni 2022, Jatim menjadi pelaksana IKM jalur mandiri terbanyak se Indonesia dengan jumlah kepesertaan pada SLB, SMA dan SMK mencapai 2.754 lembaga. Dengan rincian SMA 1.047 lembaga, SMK 1.474 lembaga dan SLB 233 lembaga.

Dikatakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, capaian prestasi membanggakan tersebut, tidak lepas dari keinginan sekolah yang turut dalam menyelesaikan persoalan learning loss selama pandemi.

Terbukti, dari total jumlah SLB, SMA/SMK negeri dan swasta yang sebanyak 4.044 lembaga, yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka sebanyak 76 persen.

"Apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, satuan pendidikan, ketua MKKS, ketua Korwas provinsi, Ketua MKPS provinsi yang telah bersama-sama membangun sinergi positif dalam pembangunan pendidikan di Jawa Timur," ujarnya dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Senin (5/9).

Gubernur Khofifah juga menyebutkan, pihaknya melalui Dinas Pendidikan Jatim akan mendukung secara penuh kebijakan Mendikbud Ristek dalam implementasi kurikulum merdeka mandiri.

Sebab, ia berpendapat dengan adanya kurikulum yang tepat pada kondisi khusus ini, akan mampu menguatkan pentingnya perubahan tentang rancangan dan strategi implementasi secara efektif dan efesien.

"Kurikulum Merdeka merupakan jawaban untuk mengatasi krisis pembelajaran yang terjadi saat ini, karena pandemi Covid-19 yang menyebabkan terjadinya penurunan dan kesenjangan kualitas pembelajaran," katanya.

Dengan capaian prestasi yang membanggakan ini, Khofifah menargetkan pada semester 1 tahun ajaran 2023/2024 mendatang SLB, SMA/SMK di Jawa Timur diharapkan menjadi pelopor kebijakan nasional IKM dengan keikutsertaan 100 persen.

Adapun capaian ini melengkapi rentetan prestasi yang sebelumnya telah diraih. Di antaranya, Jawa Timur menjadi daerah yang jumlah siswanya diterima di PTN terbanyak melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN dengan masing-masing total 120.463 siswa dan 26.781.

Di samping itu, kinerja pendidikan di Jatim juga mendapatkan penilaian tertinggi se-Indonesia, menurut "highlight" indeks kinerja urusan pendidikan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya