Berita

Anggota DPR RI Fraksi PKS Syahrul Aidi Maazat/Net

Politik

PKS Sudah Ingatkan BBM Jangan Dinaikkan, tapi Pemerintah Tajam ke Bawah

SELASA, 06 SEPTEMBER 2022 | 04:34 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Cara pemerintah menaikkan tarif BBM secara tiba-tiba disesalkan banyak pihak. Kenaikan itu dinilai makin menekan ekonomi masyarakat kecil.

Penolakan kenaikan BBM juga disampaikan oleh partai PKS beberapa waktu lalu. PKS meminta pemerintah cari opsi lain untuk mempertahankan neraca keuangan saat ini.

Anggota DPR RI Fraksi PKS Syahrul Aidi Maazat mengatakan bahwa kenaikan BBM sangat menekan kondisi ekonomi masyarakat ekonomi menengah ke bawah.


"Kita menyayangkan tindakan pemerintah yang secara tiba-tiba menaikkan harga BBM. Saat ini kondisi ekonomi tidak stabil, sekecil apapun kebijakan mempengaruhi ekonomi masyarakat," kata Syahrul Aidi.

Dia menyebut bahwa PKS dari awal menolak kenaikan BBM. Apapun alasannya. Namun pemerintah ditudingnya tetap nekat naikkan BBM.

Bahkan terkesan pemerintah itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dimana BBM bersubsidi seperti pertalite dan solar dinaikkan, namun Pertamax dan Pertamax Turbo malah diturunkan.

"Pemerintah pekak badak, tak mau mendengar masukan. Tajam ke bawah tumpul ke atas. Kenaikan harga BBM ini bakal meningkatkan angka kemiskinan, harga barang makin mahal, tingkat perjalanan menurun tajam,” tegasnya.

Syahrul Aidi juga menyoroti terkait kebijakan pemerintah yang tidak mengevaluasi program yang tidak strategis dan mendesak saat ini. Seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan lainnya.

"Harusnya pemerintah menghentikan program yang tidak substansi atau penting saat ini. Kita fokus mempertahankan ekonomi agar tidak krisis. Kenaikan BBM ini mempengaruhi semuanya,” tegas Syahrul Aidi.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

Pergantian Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung Jadi Ujian Kekuatan Prabowo

Senin, 03 Agustus 2026 | 18:10

UPDATE

Usulan PPPK Jadi ASN Pusat Sejalan dengan Komitmen Prabowo

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:24

Emas Antam Terbang Rp20.000, Tembus Rp2,71 Juta per Gram Pagi Ini

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:23

Komisi III DPR Minta Penyebar Hoaks Kerusuhan Berbayar Diberantas

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:13

Bukan Cuma Hapus Konten, Penyebar Hoax Harus Diproses Hukum

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:07

Produk Newport Panen Kecaman, Promosi Tukar Hafal Ayat Suci dengan Miras

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:06

Puluhan Ribu Warga Padati Tunas Bumi Fest 2026 di Wonosobo

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:05

Disambut Sholawat, Gus Yaqut Siap Hadapi Sidang Dakwaan Korupsi Kuota Haji

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:56

Pemulihan Ekosistem Harus Dilakukan Secara Serentak

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:54

Trump Media Tekor 238 Juta Dolar AS, Saham Ambruk 8 Persen

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:53

Ruang Amal Indonesia Siapkan 50 Warga Kurang Mampu Tembus Industri Tekstil

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:49

Selengkapnya