Berita

Anggota DPR RI Fraksi PKS Syahrul Aidi Maazat/Net

Politik

PKS Sudah Ingatkan BBM Jangan Dinaikkan, tapi Pemerintah Tajam ke Bawah

SELASA, 06 SEPTEMBER 2022 | 04:34 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Cara pemerintah menaikkan tarif BBM secara tiba-tiba disesalkan banyak pihak. Kenaikan itu dinilai makin menekan ekonomi masyarakat kecil.

Penolakan kenaikan BBM juga disampaikan oleh partai PKS beberapa waktu lalu. PKS meminta pemerintah cari opsi lain untuk mempertahankan neraca keuangan saat ini.

Anggota DPR RI Fraksi PKS Syahrul Aidi Maazat mengatakan bahwa kenaikan BBM sangat menekan kondisi ekonomi masyarakat ekonomi menengah ke bawah.


"Kita menyayangkan tindakan pemerintah yang secara tiba-tiba menaikkan harga BBM. Saat ini kondisi ekonomi tidak stabil, sekecil apapun kebijakan mempengaruhi ekonomi masyarakat," kata Syahrul Aidi.

Dia menyebut bahwa PKS dari awal menolak kenaikan BBM. Apapun alasannya. Namun pemerintah ditudingnya tetap nekat naikkan BBM.

Bahkan terkesan pemerintah itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dimana BBM bersubsidi seperti pertalite dan solar dinaikkan, namun Pertamax dan Pertamax Turbo malah diturunkan.

"Pemerintah pekak badak, tak mau mendengar masukan. Tajam ke bawah tumpul ke atas. Kenaikan harga BBM ini bakal meningkatkan angka kemiskinan, harga barang makin mahal, tingkat perjalanan menurun tajam,” tegasnya.

Syahrul Aidi juga menyoroti terkait kebijakan pemerintah yang tidak mengevaluasi program yang tidak strategis dan mendesak saat ini. Seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan lainnya.

"Harusnya pemerintah menghentikan program yang tidak substansi atau penting saat ini. Kita fokus mempertahankan ekonomi agar tidak krisis. Kenaikan BBM ini mempengaruhi semuanya,” tegas Syahrul Aidi.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya