Aksi buruh tolak kenaikan harga BBM di halaman Gedung DPRD Sukoharjo/RMOLJateng
Ratusan buruh di Sukoharjo mendatangi DPRD Sukoharjo yang tengah berlangsung Rapat Paripurna, Senin, (5/9). Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan menuntut kenaikan upah yang disesuaikan.
Mereka melakukan orasi, sambil membawa sejumlah spanduk dengan tulisan seperti "BBM Mundak, Gaji Ra Mundak, Pie ta ki", "Stabilkan Harga Bahan Pokok dan BBM Agar Bulan Depan Jadi Lamaran!".
Ketua Forum Peduli Buruh Kabupaten Sukoharjo, Sukarno mengatakan, kenaikan harga BBM ini tidak sesuai dengan kenaikan gaji yang diterima buruh.
"Selama tiga tahun terakhir, kenaikan upah itu tidak sampai 1 persen. Sementara kenaikan BBM dan harga kebutuhan pokok lebih dari 1 persen. Kami
tombok terus," kata Sukarno dikutip
Kantor Berita RMOLJateng.
Kata dia, buruh tetap khawatir, kenaikan harga BBM ini akan berimbas pada harga kebutuhan pokok lainnya. Sehingga daya beli buruh menjadi berkurang.
Meski pemerintah akan memberikan BLT sebesar Rp 600 ribu, buruh tetap menolak karena banyak dari mereka yang tidak menerima.
"Bagi kami, BLT tidak akan menyelesaikan masalah. Dulu buruh pernah dapat BLT juga, tapi datanya tidak sesuai, banyak teman-teman yang tidak tercover," tuturnya.
Buruh mengancam, jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, akan menggelar aksi yang lebih besar lagi, bersama aliansi mahasiswa.
Sekretaris Komisi IV DPRD Sukoharjo, Sukardi Budi Martono, dan Kapolres Sukoharjo, AKBP Wahyu Nugroho Setyawan, turun menemui perwakilan peserta aksi.
Hal ini lantaran pimpinan DPRD Sedang melaksanakan sidang paripurna bersama Bupati Sukoharjo.
Anggota dewan mempersilahkan lima perwakilan buruh, dipimpin Sukarno, Ketua FPB, melakukan audiensi untuk menyampaikan langsung aspirasinya/
Sekretaris Komisi IV DPRD Sukoharjo, Sukardi Budi Martono mengatakan, aspirasi butuh akan diterima. Pihak akan menyampaikan aspirasi butuh ini kepada DPR RI.
"Kesimpulan dari aspirasi buruh yang disampaikan adalah menolak kenaikan harga BBM dan penyesuaian upah. Penentu bukan di DPRD Kabupaten, tapi DPR RI Nanti kita kawal teman-teman buruh bertemu wakilnya di DPR RI," pungkasnya.
